rahasia sejarah kelap NKRI
















MISTERI HILANGNYA PRABU SILIWANGI

Hilangnya Parabu Siliwangi beserta kerajaanya sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sehingga banyak beredar cerita-cerita Moksanya Prabu Siliwangi.
Sebelumnya saya telah menulis tentang Menyibak Tabir Misteri Berdirinya Masjid Agung Karawang yang konon ada benang merah dengan keberadaan Pelabuhan Karawang dan Hilangnya Prabu Siliwangi
Setelah Pernikahan Raden Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Laraang, Syekh Quro atau Syekh Hasanudin menitipkan Pesantrennya kepada salah seorang murid yang dipercaya untuk meneruskan menyebarkan Agama Islam di Karawang yaitu Syekh Abdurahman.
Adapun Syekh Abdurahman merupakan keturanan dari generasi ke 17 setelah Rasullah SAW seperti di tunjukkan di gambar berikut
Sementara itu Syekh Hasanudin melakukan pengembaraanya dan sempat singgah di wilayah Lemah Abangm Wadas kabupaten Karawang untuk menyebarkan Islam disana dan saat ini terdapat maqam (jejak) kehadiran Syekh Hasanudin disana, yang disebut sebagai Maqam Syekh Quro Karawang.
Syekh Abdurahman menunaikan tugasnya dengan baik dan mengembangkan pesantren Quro lebih besar lagi sehingga pada saat itu terdapat pelabuhan yang amat ramai di daerah Bunut Kertayasa.
Adapun bukti bukti yang menguatkan adanya pelabuhan karawang di Kampung Bunut Kelurahan Karawang Kulon yaitu ditemukannya kapak batu Neolit, beberapa keping uang VOC dari tembaga dan uang Gulden dari bahan prak, pecahan-pecahan porselen dari Tiongkok dan sebuah makam Embah Dalem yang tidak lain adalah wakil raja yang memerintah di suatu wilayah (penguasa setempat).
Sementara itu Syekh Abdurahman meninggal di pesanteran Quro dan sekarang makamnya terletak di Belakang Masjid Agung Karawang dan sering dikunjungi oleh para peziarah.
Misteri Hilangnya Prabu Siliwangi
Diceritakan Raden Pamanah Rasa menikah dengan Nyi Subang Larang dan Dari hasil perkawianan ini dikaruniai tiga orang Anak, yaitu : raden Walangsungsang, Nyi Mas Rarar Santang dan Raden Kean Santang.
Dalam versi Babad Tanah Sunda / Babad Cirebon ketika Raden Pamanah Rasa Naik Tahta dengan gelar Prabu Siliwangi dan memerintah Pajajaran kala itu ia dihasut oleh Ki Buyut Talibrata untuk tidak tunduk pada Cirebon yang kala itu di pimpin oleh cucu Prabu Siliwangi Syarif Hidayatullah.
Kala itu Syarif Hidayatullah menyerukan kepada sebagaian penduduk Padjajaran untuk memeluk agama Islam, menghadapi seruan ini Prabu Siliwangi menuruti kata-kata Ki Buyut Talibrata yang menyatakan lebih baik “Ngahyang” atau menghilang (moksa) dari Bumi.
Seketika itu juga ketika dalam pengejaran Syarif Hidayatullah Istana Kerajaan Padjajaran menurut cerita berubah menjadi hutan belukar. Sang Prabu dan segenap rakyatnya hilang seperti ditelan bumi dan kerajaan Padjajaran hilang pada tahun 1482 Masehi.
Cerita Lain
Cerita lainnya menyebutkan Syarif Hidayatullah meminta ayahandaanya untuk melakukan sunat sebagaimana pemeluk Islam yang laen namun permintaan itu di tolak dan memutuskan untuk pergi dan menghilang.
Konon warga tataran sunda percaya Macan atau harimau yang muncul di Hutan lebat di daerah Sumedang merupakan perwujudan dari Prabu Siliwangi dan rakyatnya.
Wallahualam bishawab.
Kratos

Suka





MAFIA BERKELEY DAN
PEMBUNUHAN MASSAL
DI INDONESIA
Ramparts
David Ransom
KAU KOALISI ANTI UTANG
2006
MAFIA BERKELEY
DAN PEMBUNUHAN MASSAL
DI INDONESIA
Penulis:
David Ransom

Penerbit:
Koalisi Anti Utang (KAU)
Desain dan Tata Letak:
Irvan Alif
Peringatan!
Dokumen ini bebas diperbanyak oleh siapapun sepanjang tidak untuk kepentingan komersial.
Koalisi Anti Utang (KAU)


Jl. Tegal Parang Utara 14, Mampang - Jakarta Selatan 12790 Indonesia Telp. +62(21) 79193363/65/68, Faks.
7941673, Email : info@kau.or.id
Pengantar Penerbit ;
Persekongkolan Jahat dibalik Utang Luar Negeri
Transaksi utang luar negeri tidak bisa dipandang sebagai transaksi utang piutang biasa. Hal ini
dibuktikan oleh kehadiran utang luar negeri yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan,
kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto dan masih berlangsung pemerintahan
saat ini.
Kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), setelah
pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang luar negeri yang dibuat oleh Hindia
Belanda. Praktis sejak tahun 1950, pemerintah Indonesia serta merta memiliki utang yang
terdiri dari utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai US$ 4 miliar dan utang luar
negeri baru Rp. 3,8 miliar.
Ketika pemerintahan Soekarno melakukan pembuatan utang luar negeri baru maka
pemerintah tidak bisa menghindar dari tekanan pihak pemberi utang.
Tabel
Pembuatan Utang Luar Negeri
Tahun Jumlah
1950 Rp. 3,8 miliar
1951 Rp. 4,5 miliar
1952 Rp. 5,3 miliar
1953 Rp. 5,2 miliar
1954 Rp. 5,2 miliar
1955 Rp. 5,0 miliar
1956 Rp. 2,9 miliar
Sumber: Higgins, 1957
Dalam periode 1950-1956 pembuatan utang selalu diikuti dengan adanya intervensi dari
pemberi utang (asing). Peristiwa pertama intervensi asing dalam pemberian utang ini terjadi
pada tahun 1950, ketika pemerintah AS bersedia memberikan pinjaman sebesar US$100 juta.
Melalui pemberian utang tersebut, pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Indonesia
untuk mengakui keberadaan pemerintahan Bao Dai di Vietnam. Karena tuntutan tersebut tidak
segera dipenuhi, pemberian pinjaman itu akhirnya tertunda pencairannya (Weinstein, 1976:
210).
Peristiwa kedua terjadi pada 1952. Setelah menyatakan komitmennya untuk memberikan
pinjaman, pemerintah AS kemudian mengajukan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk mengembargo pengiriman bahan-bahan mentah strategis ke China.
Sebagai negara produsen karet dan anggota PBB, secara tidak langsung tuntutan tersebut
‘terpaksa’ dipenuhi Indonesia.
Peristiwa yang paling dramatis terjadi pada 1964. Menyusul keterlibatan Inggris dalam
konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal itu dengan
menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi kedua yang dilakukan
Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1956.
i
Mengetahui hal itu, pemerintah AS segera turut campur. Setelah beberapa waktu sebelumnya
menekan Indonesia untuk mengaitkan pencairan pinjamannya dengan program stabilisasi
IMF, AS kemudian mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya dengan tuntutan untuk
mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia.
Campur tangan AS tersebut-di tengah maraknya demonstrasi menentang pelaksanaan program
stabilisasi IMF di Tanah Air-ditanggapi Soekarno dengan mengecam utang luar negeri dan
menentang AS. Pernyataan, ”Go to hell with your aid”, yang sangat terkenal itu adalah bagian
dari ungkapan kemarahan Soekarno kepada negara tersebut.
Penolakan Soekarno yang sangat keras tersebut harus dibayar dengan kejatuhannya dari kursi
Kepresidenan. Ketika krisis ekonomi-politik nasional memuncak pada 1965, Soekarno secara
sistematis mendapat tekanan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto tepat 11
Maret 1966.
Hal ini menandai berakhirnya era pemerintahan Soekarno dan dimulainya era pemerintahan
Soeharto dengan Orde Baru-nya di Indonesia.
Pada era pemerintahan Soeharto, selain Indonesia kembali dalam kontrol IMF dan Bank
Dunia, kedua jenis warisan utang pada masa Soekarno juga disepakati untuk dibayar. Utang
luar negeri warisan Hindia Belanda disepakati untuk dibayar selama 35 tahun terhitung sejak
1968, sehingga lunas pada 2003. Sedangkan utang luar negeri warisan Soekarno disepakati
untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970, dan bakal lunas pada 1999.
Selain itu para pemegang otoritas kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru ini diisi
oleh orang-orang yang dibina oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka membawa
perekonomian Indonesia kearah ekonomi pasar liberal atau liberalisme. Para penguasa
kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.
Para ekonom yang menguasai kebijakan perekonomian nasional sejak Orde Baru berkuasa
antara lain adalah Widjojo Nitisastro, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil
Salim.
Pemerintahan yang dikendalikan para ekonom Mafia Berkeley ini selain menunda
pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, mereka juga menggalang pembuatan
utang luar negeri baru, dan membuka pintu bagi masuknya investasi asing secara besarbesaran
ke Indonesia.
Ternyata kehadiran Mafia Berkeley yang tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme
internasional untuk menggulingkan Soekarno telah hadir jauh sebelum Soekarno digulingkan.
Mafia Berkeley bekerja keras mempersiapkan segala alat legitimasi, berupa Undang-Undang,
rencana pembangunan, dan proposal pinjaman, yang memungkinkan bekerjanya tangantangan
kapitalisme internasional dan pemerintahan tangan besi di sini.
Dari tulisan hasil penelitian David Ransom ini juga mengungkapkan adanya rangkaian kerja
sistematis keterlibatan Amerika Serikat melalui Mafia Berkeley sebagai pemegang otoritas
kebijakan didalam pemerintahan Indonesia. Termasuk kebijakan politik Amerika Serikat
dengan dalih anti-komunisnya untuk menjerat bangsa-bangsa dan negeri-negeri lain untuk
masuk ke dalam strategi kapitalisme global.
Sementara itu badan intelijen Amerika Serikat (CIA) telah menyusupi hampir semua badan,
lembaga, kekuatan sosialpolitik, dan oknum-oknum penting untuk kemudian diperalatnya.
ii
Termasuk melibatkan yayasan-yayasan yang menyediakan dana-dana bantuan pendidikan
semacam Ford Foundation dan Rockefeller Foundation, yang di samping sering memberikan
bantuan-bantuan perlengkapan, tenaga-tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswamahasiswa
di luar negeri itu; adalah alat, pangkalan (sarang) dan kedok CIA untuk
melancarkan operasi-operasinya ke berbagai penjuru dunia.
Sedangkan perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti: Berkeley, Cornell, MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Harvard dan lain-lain menjadi sarang dan dapur CIA untuk
mencekokkan ilmu-ilmu liberal dan meng-amerika-kan para mahasiswa yang datang dari
berbagai negeri itu (termasuk Indonesia) serta menggemblengnya menjadi agen dan kaki
tangannya yang setia. Bahkan banyak badan-badan pendidikan dan perikemanusiaan itu
sekedar dijadikan kedok semata-mata untuk kepentingan CIA.
Dengan mengikuti tulisan David Ransom ini maka kita dapat memahami mengapa Soekarno
mesti digulingkan dan nasionalisme yang dibawakannya mesti dihancurkan.
Termasuk memahami bagaimana kaum Sosialis Kanan/ PSI telah berpuluh tahun mengadakan
persengkongkolan dengan CIA untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini dari tangan
Soekarno dan peran Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta sebagai dapur dan
sarang komplotan PSI-CIA. Dari kampus ini pulalah mereka melancarkan gerilya politik
(gerpol) dan subversinya ke mana-mana.
David Ransom juga menguak para aktor yang berperan dalam proyek imperium kapitalisme
Amerika. Diantara mereka terdapat nama-nama sebagai tenaga ahli yang diperbantukan dari
A.S untuk Indonesia seperti Guy Pauker, George Kahin, John Howard, Harris, Glassburner.
Sementara itu kaum Sosialis Kanan/PSI juga ikut terlibat didalamnya. Mereka antara lain
adalah Soemitro Djojohadikusumo, Widjoyo Nitisastro, Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli
Halim, dan Sudjatmoko.
Menurut Ransom, mereka adalah orang-orang yang sengaja dipopulerkan sebagai kaum
teknokrat-ekonom kaliber internasional untuk dapat menduduki posisi-posisi penting dalam
lembaga-lembaga pemerintahan melalui permainan bersama yang licik.
Bahkan mereka juga menggunakan SESKOAD yang merupakan: “kawah candradimukanya”
perwira-perwira Tinggi AD Indonesia itu, melalui Soewarto (seorang Letjen Komandan
SESKOAD yang telah meninggal dua tahun yang lalu) bersama kaum Sosialis Kanan/PSI
untuk kepentingan-kepentingan yang digariskan Amerika Serikat.
Peranan dan usaha Mafia Berkeley yang berkerumun di sekitar Jenderal Soeharto telah
menumpuk jumlah utang luar negeri pemerintah, yang pada akhir masa pemerintahan
Soekarno berjumlah sebesar US$ 6,3 miliar lantas membengkak menjadi US$ 54 miliar saat
kejatuhan Soeharto pada 1998. Utang tersebut masih terus bertambah sampai dengan saat ini.
Dengan mengikuti secara seksama uraian David Ransom maka kita akan bisa meyakini bahwa
ada persekongkolan jahat dengan menggunakan utang luar negeri sebagai alatnya. David
Ransom juga sudah menjelaskan siapa yang terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut
termasuk bagaimana mereka bekerja dalam melakukan kejahatan yang menyengsarakan
rakyat dibanyak negara, termasuk Indonesia.
Jakarta, 5 Juni 2006
iii
Kusfiardi
Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU)
iv
PENGANTAR PENYALIN
Mingguan Dwiwarna Jakarta dalam penerbitannya No.103 s/d 109 tahun 1970 memuat satu
tulisan bersambung yang sangat menarik dan juga penting. Serial tulisan tersebut adalah
merupakan terjemahan dari artikel yang berjudul “Berkeley Mafia and Indonesian Massacre”
(Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia) yang dimuat di satu majalah luar
negeri. Memang agak aneh kedengarannya karena judul tersebut memiliki serangkaian makna
yang tampaknya memiliki nilai rasa yang bertentangan. Berkeley adalah nama suatu
universitas terkenal di Amerika Serikat, tempat mahasiswa-mahasiswa terpilih dari Indonesia
dan negeri-negeri lain dikirim untuk melanjutkan pelajarannya. Jadi suatu nama yang
terhormat dan terpandang. Sementara Mafia adalah nama suatu kelompok penjahat (bandit)
yang terorganisir di Italia dan Amerika Serikat yang menguasai perjudian, perdagangan obat
bius, pelacuran dan bisnis hitam lainnya yang tidak lepas dari perampokan, penculikan dan
pembunuhan. Yang lebih menarik lagi, istilah-istilah tersebut dikaitkan dengan pembunuhan
massal di Indonesia. Namun setelah membaca isi artikel tersebut akhirnya diperoleh satu
pengertian yang cukup jelas, mengapa si penulis memilih judul tersebut.
Tulisan tersebut dibuat oleh seorang warga negara Amerika yang bernama David Ransom.
Dia adalah seorang sarjana lulusan Harvard, yang menjadi anggota dari Pacific Studies
Center, suatu lembaga yang merupakan pusat studi masalah-masalah yang terkait dengan
wilayah Pasifik. David Ransom bertanggung jawab untuk mempelajari Indonesia. Kurang
lebih selama satu tahun dia tinggal di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya itu. Setelah
dirasanya penyelidikan dan bahan yang diperlukan cukup, akhirnya dia sampai pada suatu
kesimpulan yang diwujudkannya dalam bentuk artikel, yang kemudian dimuat dalam majalah
“Ramparts”, yaitu terbitan berkala di Amerika pada bulan Oktober 1970.
Sebagaimana dapat kita simak bersama, di dalam tulisan itu diungkapkan antara lain:
a. Kebijakan politik Amerika Serikat dengan dalih antikomunisnya itu telah menjerat
bangsa-bangsa dan negeri-negeri lain untuk masuk ke dalam strategi globalnya.
b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh badan intelijen Amerika Serikat – CIA – itu
telah menyusupi hampir semua badan, lembaga, kekuatan sosial-politik, dan oknumoknum
penting untuk kemudian diperalatnya.
c. Yayasan-yayasan yang menyediakan dana-dana bantuan pendidikan semacam Ford
Foundation dan Rockefeller Foundation, yang di samping sering memberikan bantuanbantuan
perlengkapan, tenaga-tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswamahasiswa
di luar negeri itu; adalah alat, pangkalan (sarang) dan kedok CIA untuk
melancarkan operasi-operasinya ke berbagai penjuru dunia.
d. Perguruan tinggi-perguruan tinggi semacam: Berkeley, Cornell, MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Harvard dan lain-lain itu telah dijadikan sarang dan dapur
CIA untuk mencekokkan ilmu-ilmu liberal dan meng-amerika-kan para mahasiswa
yang datang dari berbagai negeri itu serta menggemblengnya menjadi agen dan kaki
tangannya yang setia.
e. Bahwa banyak badan-badan pendidikan dan perikemanusiaan itu sekedar dijadikan
kedok semata-mata untuk kepentingan CIA
f. Mengapa Soekarno mesti digulingkan dan nasionalisme yang dibawakannya mesti
dihancurkan.
v
g. Bagaimana kaum Sosialis Kanan/PSI telah berpuluh tahun mengadakan
persekongkolan dengan CIA untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini dari tangan
Soekarno.
h. Bagaimana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta itu telah dijadikan
dapur dan sarang komplotan PSI-CIA dan untuk dari situ melancarkan gerilya politik
(gerpol) dan subversinya ke mana-mana.
i. Bagaimana bantuan-bantuan ahli dari A.S seperti Guy Pauker, George Kahin, John
Howard, Harris, Glass-burner, dan kaum Sosialis Kanan/PSI semacam: Soemitro
Djojohadikusumo, Widjoyo Nitisastro, Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli Halim, dan
Sudjatmoko yang akhir-akhir ini dipopulerkan sebagai kaum teknokrat-ekonom
kaliber internasional dan sekarang berhasil menduduki posisi-posisi penting dalam
lembaga-lembaga pemerintahan puncak itu, telah lama “mengadakan permainan
bersama yang lihai.”
j. Bagaimana SESKOAD yang merupakan: “kawah candradimukanya” perwira-perwira
Tinggi AD Indonesia itu, oleh Soewarto (seorang Letjen Komandan SESKOAD yang
telah meninggal dua tahun yang lalu) bersama kaum Sosialis Kanan/PSI telah
digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.
k. Apa peranan dan usaha kaum Sosialis Kanan/PSI yang berkerumun di sekitar Jenderal
Soeharto sekarang ini.
l. dan lain-lain.
Berbagai bentuk reaksi dan tanggapan terhadap tulisan tersebut sudah bermunculan juga.
Sudah tentu, terutama dari pihak Sosialis Kanan/PSI sendiri, seperti Harian Indonesia Raya,
Harian KAMI, dan Mingguan Ekspres (waktu masih pimpinan lama). Koran-koran PSI ini
pada umumnya menuduh bahwa artikel tersebut adalah bersifat fitnah, palsu dan merupakan
isapan jempol belaka. Oleh karena itu, koran-koran tersebut menganjurkan agar orang tidak
usah mempercayainya. Artikel Berkeley Mafia itu adalah karangan isapan jempol dari seorang
Marxist kolot yang dimuat dalam suatu majalah yang cuma kecil saja oplagnya dan
terompetnya golongan “New Left” di Eropa dan Amerika. Lagi pula tulisan tersebut bertujuan
untuk mendiskreditkan orang-orang/ahli-ahli yang sekarang ini sedang memegang jabatan dan
peranan penting dalam pemerintah Indonesia. Demikian komentar-komentar tersebut.
Adalah hak mereka untuk berpendapat demikian dan untuk membela diri. Tetapi adalah hak
orang lain pula untuk berpendapat lain.
Karena tulisan tersebut adalah menyangkut orang-orang yang memegang posisi dan peranan
penting dalam pemerintahan Indonesia, yang berarti mempunyai peranan besar dalam
memberikan warna dan menentukan arah kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Maka
kita berpendapat bahwa tulisan tentang Barkeley Mafia itu perlu dipelajari dengan cermat dan
sungguh-sungguh. Apalagi kalau diingat kenyataan-kenyataan dan praktek-praktek yang
dijalankan oleh kaum PSI/Sosialis Kanan selama ini.
Atas dasar itulah, serial dalam Mingguan Dwiwarna tersebut kita kutip dengan mengadakan
perbaikan-perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah isi pokok dan jiwanya, dengan
maksud agar lebih mudah dipelajari dan dimengerti.
vi
Sungguhpun masalahnya sekedar tulisan dalam suatu majalah, namun kalau ditilik dalamdalam
dan dipikir sungguh-sungguh, masalah ini cukup menimbulkan persoalan-persoalan
dan seharusnya juga membawa konsekuensi-konsekuensi.
Sekiranya tulisan tersebut fitnah, palsu atau salah, yang manakah yang salah? Mengapa tidak
ada bantahan dari pihak resmi yang bersangkutan dan pengusutan secara resmi? Mengapakah
kenyataan-kenyataan dan praktek-praktek selama ini cenderung untuk membenarkan
pengungkapan tersebut? Ataukah hanya suatu kebetulan atau kesejajaran saja?
Dan sekiranya tulisan itu benar, yang berarti kehidupan kenegaraan kita telah berhasil
dicaplok dan dicengkeram oleh subversi imperialis dan kaki tangannya di dalam negeri, lantas
apakah sikap rakyat, ABRI dan Pemerintah Indonesia? Apakah akan membiarkannya saja
ataukah akan diambil tindakan-tindakan penyelamatan? Seandainya dibiarkan saja, lantas
bagaimanakah nasib dan hari depan rakyat, bangsa dan negara Indonesia ini nanti? Pikiranpikiran
demikian setidaknya akan terus berkecamuk pada semua patriot-putra Tanah Air yang
bertanggung jawab.
Dan akhirnya, sebagai penutup kutipan ini kita muatkan tulisan Prof. Dr. Soemitro
Djoyohadikusumo, sebagai pemegang peranan terbesar dalam proses tersebut. Meskipun
tulisan ini sangat halus dan terselubung, tetapi kiranya akan cukup membantu untuk
menjernihkan persoalannya. Semoga bermanfaat.
Selamat belajar!!!
Surabaya, 1 Januari 1971
Penyalin
vii
Editorial dari Dewan Redaksi Ramparts. ;
PELAJARAN DARI SUATU PEMBUNUHAN MASSAL
Kurang lebih satu tahun yang lalu, “Ramparts” menugaskan David Ransom untuk menyelidiki
isu tentang “ Mafia Berkeley” dan peranannya dalam pembunuhan massal di Indonesia pada
tahun 1965. Penelitian Ransom tersebut telah mengungkap kisah tentang subversi
internasional dan petualangan akademis. Suatu pengungkapan yang dapat membuat setiap
orang yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan universitas-universitas di Amerika
tidak bisa tidur. Terutama bagi mereka-mereka yang menerima uang dari yayasan-yayasan
yang terlibat dan bagi duta-duta cendekiawan yang mengadakan riset di negara-negara di
Dunia Ketiga itu (Negeri-negeri diluar blok Amerika dan Uni Soviet, terutama negeri-negeri
Asia, Afrika dan Amerika Latin).
Tulisan David Ransom ini menggambarkan adanya suatu Kerajaan Amerika Modern (Modern
American Empire) dan menunjukkan bagaimana Ford Foundation dengan timnya yang terdiri
dari para penasehat akademis tingkat tinggi itu telah mendongkel penguasa-penguasa lama di
negara-negara di Dunia Ketiga dan menekan nasionalisme-nasionalisme baru yang sedang
tumbuh.
Proyek-proyek semacam itu menelan biaya yang sangat mahal. Seperti yang terjadi di
Indonesia pada akhir tahun 60-an, ambisi dari Modern American Empire tersebut telah
mengakibatkan peristiwa pertumpahan darah yang tidak ada taranya pada jaman ini dengan
mengorbankan 3.500.000 rakyat Indonesia. Anehnya, pembantaian sejumlah besar rakyat
Indonesia itu tidak dipedulikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ford
Foundation, maupun oleh para ahli dari universitas-universitas di Amerika. Mereka seperti
menutup mata dan telinga, serta melangkahi jutaan mayat orang Indonesia. Mereka sepertinya
kesusu (terburu-buru) hendak cepat-cepat membuka kepulauan Indonesia bagi perusahaan
besar pertambangan Amerika Serikat yang mencari kekayaan Indonesia berupa mineral dan
minyak bumi yang luar biasa melimpah.
Dunia universitas Amerika sangat terlibat dalam serangkaian peristiwa berdarah di Indonesia
tersebut. Satu pelajaran yang paling penting dalam episode bersejarah ini adalah bahwa
penyelenggaraan universitas di Amerika ini oleh Pentagon (Departemen Pertahanan Amerika
Serikat) dan CIA telah dijadikan sebagai alat oleh untuk melakukan tindakan-tindakan besar
yang merusak. Telah sering dikatakan oleh pengurus universitas yang memiliki keberanian,
bahwa penyelenggaraan universitas seharusnya tidak mengizinkan universitas-universitas
tersebut “dipolitisir” oleh mahasiswa-mahasiswa radikal. Tetapi semua orang sudah tahu,
bahwa lembaga-lembaga semacam Ford Foundation dan Pentagon sudah lama
memanfaatkannya sebagai alat mencapai tujuan politik Amerika Serikat.
Doktrin-doktrin ilmiah yang ditonjolkan sebagai obyektif dan netral itu pada hakekatnya
hanyalah merupakan dogma-dogma politik belaka yang digunakan oleh Amerika Serikat dan
lembaga-lembaga yang dikuasainya untuk mendominasi rakyat yang hidup di Dunia Ketiga.
Dan di belakang model-modelnya yang abstrak, para pegawai dan pejabat negara dengan
teknik-teknik tertentu diperalat untuk menjadi alat sebuah imperium modern, Amerika
Serikat.
Keadaan yang terjadi tersebut tidaklah mengherankan. Dalam artikel bulan Oktober 1969
yang berjudul “Sinews of Empire” telah kami ungkapkan beberapa fakta yang ditemukan. Di
dalam artikel tersebut telah kami tunjukkan bagaimana segenap program dari studi
viii
international, yang meliputi lebih dari 190 lembaga-lembaga dan pusat-pusat studi yang
tersebar di sekolah-sekolah di seluruh Amerika itu telah dibikin dan ditunggangi oleh
Carnegie-Ford dan Rockefeller Foundation bersama-sama dengan jaringan-jaringan terbaik
yang sebagian besar direncanakan oleh O.S.S-CIA dan Dewan Hubungan Luar Negeri
Amerika Serikat.
Kami juga telah menunjukkan bagaimana staf lembaga-lembaga tersebut membuat istilahistilah
intelektual dan program-program akademis dari studi-studi international tersebut,
sehingga mereka sungguh-sungguh menyatukan diri dengan tugas untuk melaksanakan politik
dominasi itu....
Yang dimuat di atas adalah sebagian dari editorial yang berjudul “Pelajaran dari Suatu
Pembunuhan Massal”. Kutipan tersebut dianggap cukup karena hanya bagian inilah yang
terutama menyangkut tentang Indonesia. Sedangkan lanjutan dari editorial itu mengulas
mengenai Perang Vietnam dan lain-lain.
Yang patut kita perhatikan adalah kesimpulan dari para editor Ramparts tersebut yang
menyatakan bahwa pendidikan tinggi di Amerika Serikat dalam bentuknya yang sekarang ini
telah merupakan bagian integral dari sistem perang, penindasan, dan penguasaan yang sedang
dijalankan oleh Amerika Serikat dalam memaksakan keinginan politiknya di luar negeri.
Sehubungan dengan itu, mereka menuntut kepada pemerintahnya, Amerika Serikat sebagai
berikut:
1. Hentikan seluruh program R.O.T.C.
2. Hentikan semua riset persenjataan.
3. Hentikan semua program studi International dan lembaga-lembaga yang ada dan
rombaklah menjadi pusat studi yang berada dibawah pengawasan lembaga
kemahasiswaan untuk mempelajari imperialisme Amerika.
4. Hentikan semua proyek khusus di Dunia ketiga yang dibiayai oleh badan-badan di luar
universitas dan tidak di bawah pengawasan lembaga kemahasiswaan.
5. Akuilah sifat politis dari yayasan-yayasan seperti Ford, Rockefeller dan Carnegie dan
hentikan semua proyek yang dibiayai baik oleh badan-badan itu maupun yang dibiayai
oleh Pentagon, AID dan CIA.
Apabila apa yang tersebut di atas dapat dilaksanakan, walaupun hanya sebagian saja, maka
dunia universitas di Amerika Serikat tidak saja berhasil memberikan jasa yang sangat besar
kepada rakyat-rakyat di Asia Tenggara dan lain-lain negara di Dunia Ketiga, tetapi juga
kepada dirinya sendiri.
Demikian,
Dewan Redaksi Ramparts.
ix

MAFIA BERKELEY DAN
PEMBUNUHAN MASSAL
DI INDONESIA

Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas
di Amerika Serikat Masuk ke Indonesia
Oleh: David Ransom
“Kejadian di Indonesia pada tahun 1965 adalah merupakan kejadian
terbaik lagi kepentingan Uncle Sam (Amerika Serikat - Pen) sejak Perang
Dunia II” kata seorang pejabat Bank Dunia.
Sebagaimana dapat diikuti dalam cerita-cerita tentang Indonesia di masa lalu, Indonesia
adalah daerah yang paling menggoda bagi para “petualang” dan pencari kekayaan/
kebahagiaan. Mereka menganggap Indonesia sebagai “hadiah yang terkaya bagi penjajah” di
dunia. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1967, mengatakan bahwa
Indonesia adalah “hadiah terbesar (the greatest prize)” di wilayah Asia Tenggara.
Pada awal tahun 1960-an, mereka (Amerika Serikat dkk.-Pen) merasa kehilangan yang tak
ternilai karena pada waktu itu Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang Nasionalis-
Progresif yaitu Soekarno, yang dicap sebagai “berorientasi-Peking”, dan didukung oleh Partai
Komunis Indonesia (PKI) dengan ± 3.000.000 massa anggotanya siap-siap menunggu
kesempatan berkuasa.
Pada bulan Oktober 1965 terjadilah kudeta yang dilakukan oleh seorang kolonel. Pada saat itu
beberapa jenderal Indonesia bertindak cepat menggagalkan kudeta tersebut, dan secara
bersamaan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk
mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa dengan melumpuhkan kekuasaan
Kepala Negara pada saat itu (Presiden Soekarno). Para penguasa militer pada saat itu juga
membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang terbesar dalam sejarah modern negeri ini.
Kurang lebih 500.000 s/d 1.000.000 orang-orang yang dianggap komunis atau anggota PKI
yang tidak bersenjata dan petani-petani yang dianggap simpatisannya dibunuh dengan keji.
Usai pertumpahan darah tersebut, lenyaplah semangat nasionalisme yang berkobar-kobar, dan
telah dikobar-kobarkan selama 10 tahun terakhir sebelum itu.
Dengan jatuhnya Sukarno yang memiliki nasionalisme tinggi, pemerintah baru berkesempatan
membuka lebar-lebar kekayaan alam Indonesia yang luas itu bagi perusahaan-perusahaan
asing, khususnya dari Amerika Serikat. Untuk memuluskan masuknya pihak asing tersebut,
dibentuk “Team Istimewa” di pemerintahan Indonesia yang terdiri atas Menteri-Menteri yang
menguasai bidang perekonomian, yang oleh “orang dalam” sendiri dikenal sebagai – “The
Berkeley
Mafia” (para Mafia dari Universitas Berkeley). Para ahli dan sarjana lulusan Universitas
California tersebut berfungsi sebagai kelompok yang duduk dalam dewan penguasa. Orangorang
inilah yang kemudian membentuk “politik nasional baru” dari rejim yang baru tersebut.
(Mengapa hal yang demikian bisa terjadi? Untuk mengerti hal ini secara baik, kita perlu
menoleh ke jaman kekuasaan Bung Karno waktu itu dan apa yang berlangsung di dalamnya
tetapi tidak tampak dari luar)
1
Di balik kekuasaan Soekarno yang menonjol waktu itu, di dalamnya berlangsung “suatu
permainan intrik intelektuil internasional “, yaitu suatu rencana perebutan kekuasaan
terselubung yang melebihi khayalan Cecil Rhodes, bersembunyi di balik proyek-proyek
perikemanusiaan dan universitas/ pendidikan tinggi. Mereka ini terdiri dari para jenderal,
mahasiswa, dosen, dekan dan politisi.
2
BAGIAN I
MUNCULNYA SEORANG DEKAN
Begitu Jepang kalah dalam Perang Dunia II, maka terjadilah gerakan-gerakan revolusioner di
Asia, dari India di Barat sampai Korea di Timur, dan dari Cina di Utara sampai Filipina di
Selatan. Gerakan-gerakan tersebut merupakan ancaman bagi rencana Amerika Serikat untuk
membentuk Pax-Pasifik. Indonesia, meskipun sebelumnya secara gigih bertempur melawan
Belanda, tetapi kemerdekaannya tidak diperoleh melalui pertempuran besar seluruh rakyat,
melainkan melalui kesepakatan para pemimpinnya.
Saat itu, para pemimpin yang dekat dengan Barat “mengatur kemerdekaan Indonesia” di
gedung-gedung mewah di Washington dan New York. Pada tahun 1949, orang-orang Amerika
membujuk Belanda agar mengambil keputusan (mengakui kedaulatan Indonesia? -Pen)
sebelum revolusi di Indonesia berlangsung lebih lama dengan konsekuensi yang lebih berat,
ketika rakyat Indonesia lebih memahami dan mencintai nasionalisme. Tahun itu Indonesia
menerima kemerdekaan politiknya, yang rancangan pengakuan kedaulatannya disusun dengan
bantuan diplomat Amerika, dengan tetap menerima kehadiran Belanda secara ekonomi, tetapi
pintu terbuka lebih lebar untuk Amerika Serikat, baik di bidang ekonomi maupun
kebudayaan.
Diantara orang-orang Indonesia yang menjalankan manuver-manuver diplomatik pada saat itu
adalah dua orang aristokrat muda:
1. Sudjatmoko, yang oleh sahabat-sahabatnya orang Amerika dikenal dengan panggilan
“Koko” dan
2. Soemitro Djojohadikusumo; seorang doktor ekonomi dan diplomat.
Dua orang tersebut berasal dari kalangan atas dan adalah anggota Partai Sosialis Indonesia
(PSI), yaitu suatu partai kecil yang lebih berorientasi ke Barat, di antara sekian banyak partaipartai
lain yang ada di Indonesia.
Di New York, dua orang ini namanya dibesarkan oleh satu kelompok yang berhubungan erat
dengan apa yang biasa dikenal sebagai Vietnam Lobby, yang tidak lama kemudian
menempatkan Ngo Dinh Diem sebagai Kepala Negara Vietnam yang sesuai dengan selera
politik Amerika. Golongan itu, yang di dalamnya juga termasuk Norman Thomas, terdiri dari
anggota-anggota Komite Kemerdekaan untuk Vietnam dan Liga India. Mereka adalah
pelopor-pelopor kaum SOSKA (Sosialis Kanan).
“Kita harus berusaha, agar usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan Amerika Serikat untuk
membentuk pemerintah non-komunis di Asia setelah Perang Dunia II jangan sampai ketahuan
ketidakwajarannya”, demikian dikatakan oleh Robert Delson, salah seorang anggota Liga
yang menjadi pengacara di Park Avenue, dan menjadi penasehat hukum untuk Indonesia di
Amerika Serikat.
Delson, selalu menemani dan membawa Soemitro Djojohadikusumo dan “Koko” dari kota
satu ke kota yang lain, dan memperkenalkannya kepada sahabat-sahabatnya di Americans for
Democratic Action (ADA) – Kumpulan Orang-Orang Amerika Untuk Aksi-Aksi Demokratis,
dan pemimpin-pemimpin tinggi buruh yang anti komunis. Mereka juga bergerak di kalangan
anggota-anggota dari Lembaga Urusan Hubungan Luar Negeri (suatu badan yang dibiayai
yayasan), yaitu suatu badan yang sangat berpengaruh dalam merumuskan politik Amerika
Serikat.
3
Karena tidak suka kepada Soekarno dan kuatnya golongan kiri dari pejuang kemerdekaan
Indonesia, para tokoh-tokoh Amerika Serikat melihat nasionalisme yang ditawarkan oleh
Soedjatmoko dan Soemitro sebagai alternatif yang paling cocok. Menurut Soedjatmoko
dihadapan tokoh-tokoh Amerika di New York, strategi Marshal Plan di Eropa bergantung
pada “ketersediaan sumber-sumber daya di Asia”, dan ia menawarkan “kerjasama yang
menguntungkan dengan Barat”. Sementara itu, pada awal 1949 bertempat di Sekolah untuk
Studi Internasional Terkini (School of Advanced International Studies) yang dibiayai oleh
Yayasan Ford, Soemitro mengatakan bahwa sosialisme yang diyakininya termasuk “akses
seluas-luasnya” ke berbagai sumber daya alam Indonesia dan “insentif yang cukup” bagi
investasi perusahaan asing.
Dalam pembicaraan-pembicaraan di Dewan Urusan Hubungan Luar Negeri, kedua orang
Indonesia itu menunjukkan minatnya yang sungguh-sungguh untuk “memodernisasi”
Indonesia, dan bukan untuk merevolusionerkannya.
Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Soemitro Djojohadikusumo kembali ke Jakarta
dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam suatu pemerintahan koalisi
(dan Menteri Keuangan dalam beberapa kabinet berikutnya serta dekan fakultas ekonomi).
Sebagai menteri, Soemitro Djojohadikusumo mempertahankan “stabilisasi ekonomi” yang
didukung investasi Belanda, dan karena sangat menghindari radikalisme dia mengangkat
seorang arsitek ekonomi dari Jerman Barat Hjalmar Schacht.
Soemitro Djojohadikusumo mendapat dukungan dari PSI dan Masyumi, partai politik yang
lebih kuat dari PSI dan sekutu yang “modernis”, yang anggotanya pada umumnya terdiri dari
para santri pedagang dan tuan tanah. Jelas, bahwa Soemitro Djojohadikusumo saat itu
berenang melawan arus. PNI-nya Soekarno, NU, PKI dan Tentara – hampir semuanya kecuali
PSI dan Masyumi, sedang hidup dalam arus gelombang semangat nasionalisme setelah
perang.
Dalam Pemilihan Umum 1955 – yang pertama dan terakhir di Indonesia di masa Orde Lama,
PSI mendapat suara yang sangat sedikit dan hanya menduduki tempat kelima. Bahkan lebih
buruk lagi dalam pemilihan lokal untuk memilih anggota-anggota DPRD, PKI muncul
sebagai partai terkuat.
Oleh sebab itu, pada waktu Soekarno mulai menasionalisasi aset-aset milik Belanda pada
tahun 1957, Soemitro Djojohadikusumo menentangnya dan bergabung dengan para pemimpin
Masyumi serta beberapa Komandan Tentara dalam pemberontakan yang berlangsung di
daerah-daerah luar Jawa. Pemberontakan ini sempat didukung oleh CIA, tetapi tidak bisa
bertahan lama dan gagal total. Karena kegagalan pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi
ini (PRRI/PERMESTA - Pen.), Soemitro Djojohadikusumo lari mengasingkan diri ke luar
negeri dan menjadi konsultan usaha dan pemerintah di Singapura. PSI dan Masyumi
dinyatakan sebagai partai-partai terlarang.
Kelompok-kelompok di Indonesia yang menjadi sekutu Amerika ini telah mengadakan
persekongkolan dengan kekuatan imperialis untuk menggulingkan pemerintahan nasional
populer hasil pemilihan rakyat, yang dipimpin oleh seorang yang dianggap sebagai George
Washington-nya Indonesia, dan mereka kalah. Reputasi mereka hancur sehingga hanya
keajaiban saja yang bisa membawa mereka kembali berkuasa.
Keajaiban itu terjadi sepuluh tahun kemudian, bukan dengan manuver diplomatik, peran
partai politik atau invasi tentara Amerika. Cara-cara itu sudah terbukti gagal di Indonesia dan
di tempat-tempat lain. Keajaiban itu datang melalui dunia pendidikan, dengan bantuan
kebaikan para filantropis. Soemitro Djojohadikusumo telah muncul kembali. Dia menjadi
4
Menteri Perdagangan dalam Pemerintahan Indonesia yang baru. Dia bukan lagi orang yang
tidak penting. Pada waktu ini dia dikategorikan sebagai orang kedua di Indonesia, dan dia
beserta kawan-kawan sefahamnya benar-benar menguasai keadaan.
Soemitro Djojohadikusumo tidak hanya sekedar seorang minoritas - politikus dan Menteri
dalam Kabinet, tetapi sejak tahun 1951, dia adalah juga Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia di Jakarta. Disanalah dia mengatur pemuda-pemuda yang diajaknya bekerjasama
membuat rencana untuk melaksanakan programnya bagi Indonesia. Di situlah juga Ford
Foundation bersama-sama dengan dia mempropagandakan metode-metode yang sama.
Salah satu di antara peninggalan-peninggalan Soekarno yang tidak banyak lagi, adalah
diadakannya sistem Universitas (suatu contoh yang jarang terjadi bahwa bantuan luar negeri
dimanfaatkan sebaik-baiknya).
(Fortune, 1 Juni 1968)
***
Ford sebenarnya telah sejak tahun 50-an mengarahkan perhatiannya pada bidang pendidikan
di Indonesia, tetapi yang mempeloporinya kemudian ternyata adalah Rockefeller Foundation.
Sudah sejak lama pendidikan adalah perpanjangan tangan alat negara. Adalah Dean Rusk
yang mengatakan hal itu pada tahun 1952, beberapa bulan sebelum dia mengundurkan diri
dari jabatannya sebagai Asisten Menteri Dalam Luar Negeri untuk Seksi Timur Jauh untuk
kemudian memimpin Rockefeller Foundation. “Agresi Komunis” mengharuskan tidak hanya
agar orang-orang Amerika dilatih menghadapinya di sana (di Timur Jauh), “tetapi kita juga
harus membuka fasilitas-fasilitas pelatihan untuk menambah jumlah kawan-kawan kita di
seberang lautan Pasifik”.
Ford Foundation dibawah kepemimpinan Paul Hoffman (dan erat bekerjasama dengan
Rockefeller Foundation) bergerak cepat menerapkan kata-kata Rusk tersebut di Indonesia.
Paul Hoffman, yang juga pemimpin Marshall Plan di Eropa, turut membantu mengatur
kemerdekaan Indonesia dengan menghentikan bantuan dana yang digunakan Belanda untuk
memadamkan pemberontakan dan mengancam akan menghentikan seluruh bantuan. Ketika
Amerika Serikat menggantikan Belanda, Hoffman dan Ford akan bekerja melalui universitasuniversitas
terbaik Amerika — MIT, Cornell, Berkeley, dan Harvard – untuk mencetak
pemerintahan Indonesia menjadi para administrator modern yang secara tidak langsung
bekerja dibawah perintah Amerika. Dalam istilah Ford, “para elit pembaharu” (modernizing
elit).
“Anda tidak akan tidak dapat mempunyai negara modern tanpa elit pembaharu”, demikian
kata Frank Sutton, wakil Presiden untuk Bagian Internasional dari Ford Foundation. “Itulah
alasan kita memberikan perhatian begitu besar kepada masalah pendidikan di universitas”.
Sutton menambahkan, bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk menemukan “elite”
semacam itu, kecuali di antara mereka yang merupakan lapisan atas dari suatu struktur sosial.
Karena di situlah soal-soal prestise, kepemimpinan dan kepentingan kelompok (vestedinterest)
paling dipersoalkan sebagaimana selalu mereka lakukan.
Dengan jasa yang dibeli dari universitas-universitas di Amerika, akhirnya Ford berhasil
membentuk suatu prasarana yang sulit dipatahkan dan mampu menerobos tiap lembaga
kekuasaan yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa yang diseleksi dan
digembleng oleh orang-orang Amerika dan dilatih untuk menguasai ilmu pengetahuan dan
memiliki keterampilan pada hakekatnya telah merupakan semacam pemerintahan yang
5
mewakili partai-partai lama PSI-Masyumi, bahkan sebenarnya jauh lebih kuat dari partaipartai
tersebut.
Ford mulai usahanya untuk membuat Indonesia menjadi “Negara Modern” pada tahun 1954
dengan proyek-proyek lapangan dari MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan
Cornell University. Para sarjana yang dihasilkan oleh kedua proyek ini, satu di bidang
ekonomi dan lainnya dalam pembangunan politik, secara efektif sejak saat itu berhasil
mendominasi bidang “studi tentang Indonesia” di Amerika. Sungguh pun demikian, jika
dibanding dengan yang terjadi di Indonesia, hasil yang diperoleh tersebut bisa digolongkan
sebagai prestasi yang biasa saja. Melalui Pusat Studi Internasional (Center for International
Studies) (gagasan Max Millikan dan W. W. Rostow, yang disponsori CIA), Ford bersama MIT
membentuk satu tim untuk mempelajari “penyebab stagnasi ekonomi Indonesia”. Satu contoh
yang sangat menarik dari upaya tersebut adalah studi dari Guy Pauker tentang “kendala
politik” dalam pembangunan ekonomi, misalnya pemberontakan bersenjata. Rupanya,
penguasaan sumber-sumber alam dan kebudayaan oleh lembaga-lembaga asing adalah di luar
kerangka teori Pauker, yang mendapatkan latihan dari Harvard itu.
Dalam melakukan pekerjaannya itu, Pauker sempat berkenalan cukup baik dengan para
perwira tinggi dari Angkatan Darat Indonesia. Pauker berpendapat bahwa “para perwira ini
jauh lebih mengesankan” daripada para politikus. “Saya adalah orang pertama yang menaruh
perhatian pada peranan militer dalam pembangunan ekonomi”, demikian pernyataan Pauker.
Pauker juga berhasil mengenal tokoh-tokoh sipil yang memegang peranan penting. “Kecuali
segolongan yang sangat kecil, hampir semuanya tidak peduli sedikitpun tentang
pembangunan modern”, kata Pauker. Tidaklah mengejutkan jika golongan sangat kecil yang
dimaksudkannya itu adalah tidak lain aristokrat intelektual PSI, khususnya Soemitro
Djojohadikusumo dan para mahasiswanya.
Sebenarnya Soemitro Djojohadikusumo ini memang sudah pernah mengikuti kuliah singkat
yang diadakan oleh MIT-Team di Cambridge. Beberapa dari murid Soemitro
Djojohadikusumo juga dikenal oleh MIT-Team, dan juga pernah mengikuti seminar tahunan
yang dibiayai oleh CIA, yaitu seminar musim panas di Harvard oleh Henry Kissinger, seorang
yang ahli strategi politik luar negeri Presiden Nixon.
Salah seorang dari mahasiswa itu adalah Prof. Dr. Moh. Sadli, anak seorang santri pedagang,
yang menjadi sahabat Guy Pauker. Di Jakarta Pauker menggalang persahabatan dengan
keluarga besar PSI dan membentuk kelompok studi politik, yang di antara anggotaanggotanya
terdapat kepala Biro Perencanaan Nasional (BAPENAS), Ali Budiardjo dan
istrinya, Miriam, yang juga adik Soedjatmoko.
Pauker adalah seorang kelahiran Rumania yang telah membantu terbentuknya kelompok
“Sahabat-sahabat Amerika Serikat” di Bukares tidak lama setelah Perang Dunia II. Kemudian
dia pergi ke Universitas Harvard untuk mendapatkan gelar. Banyak orang Indonesia menuduh
Guy Pauker ini memiliki hubungan dengan CIA, tetapi ia mengingkarinya sampai tahun 1958,
setelah dia bergabung dengan RAND Corporation. Di sini dia saling bertukar informasi
dengan CIA, Pentagon dan Kementerian Luar Negeri. Sumber penting di Washington
mengatakan bahwa dia “langsung ikut dalam membuat keputusan-keputusan”, sehingga
kerahasiaannya sebagai CIA tak bisa diingkari lagi.
Pada tahun 1954 Ford mendanai Proyek Indonesia Modern dari Cornell dengan US $
224.000. Dengan uang tersebut dan dana-dana Ford berikutnya, Ketua program, George
Kahin, dapat membangun bagian ilmu pengetahuan sosial dari Indonesian Studies yang telah
didirikan di Amerika Serikat. Bahkan universitas-universitas di Indonesia harus menggunakan
6
studi-studi berorientasi elit (elite-oriented studies) dari Cornell untuk kuliah politik dan
sejarah pasca kemerdekaan.
Di antara banyak orang-orang Indonesia yang dibawa ke Cornell dengan biaya dari Ford dan
Rockefeller ini, yang mungkin sangat berpengaruh adalah ahli sosiologi-politik, Selo
Sumardjan. Selo Sumardjan ini sebagai tangan kanan Sultan Hamengku Buwono IX, adalah
salah satu orang kuat dalam rezim Indonesia baru saat itu.
Kelompok ilmu politik Kahin bekerja sama dengan Fakultas Ekonominya Soemitro
Djojohadikusumo di Jakarta.
“Sebagian besar dari orang-orang yang masuk Universitas pada dasarnya berasal dari
keluarga-keluarga borjuis atau birokrat-birokrat”, demikian Kahin. “Mereka sedikit sekali
pengetahuannya tentang keadaan masyarakatnya”. Dengan pendekatan yang menyentuh,
akhirnya Kahin berhasil menggerakan mereka untuk memahami masyarakatnya dengan
tinggal di desa selam tiga bulan. Banyak yang tinggal di Amerika sampai empat tahun.
Bersama-sama dengan Widjojo Nitisastro, salah satu anak didik Soemitro Djojohadikusumo,
Kahin mendirikan institut untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang masalah
pedesaan (villages studies). Hasilnya tidak banyak, hanya saja lewat institut itu penasehatpenasehat
Amerika dapat membantu Ford memelihara hubungannya, pada masa-masa sulit
kekuasaan Soekarno.
Kahin berpendapat, bahwa kerjasama Ford dan Cornell merupakan : kerjasama yang sangat
baik”, dan lebih banyak manfaatnya sebagai samaran politik daripada dana yang dikucurkan.
“Dana-dana AID memang mudah didapat”, Kahin menjelaskan, “tetapi barang siapa pada
waktu itu bekerja di bidang yang menyangkut masalah politik, di Indonesia ini, dengan
bantuan uang Amerika, pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar.”
Kahin salah seorang tokoh akademisi yang menghendaki perdamaian dengan Vietnam,
kadang-kadang menjengkelkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bahkan banyak
mahasiswa-mahasiswanya yang jauh lebih radikal darinya.
Sungguhpun demikian; untuk kebanyakan orang Indonesia, peranan Kahin sebenarnya tidak
jauh berbeda dengan peranan Pauker. Kahin jalan terus untuk mengajar, sedang Pauker pergi
ke RAND dan CIA. Akan tetapi pengaruhnya terhadap pembangunan bangsa Indonesia adalah
sama.
***
BERKELEY - TIMUR
MIT dan Cornell bertugas untuk membuat hubungan, mengumpulkan data dan mendidik
tenaga ahli. Tugas selanjutnya jatuh pada Berkeley, yang harus melatih tokoh-tokoh Indonesia
yang akan memegang peranan dan merebut kekuasaan pemerintahan itu, untuk kemudian
mempraktekkan ajaran-ajarannya yang pro-Amerika itu. Dekan Fakultas Ekonominya
Soemitro Djojohadikusumo menyediakan kampus akademis yang sempurna bagi para laskar
ekonomi tersebut.
Untuk mengawasi proyek tersebut, Presiden Ford, Paul Hoffman menugaskan teman-teman
lainnya, yaitu Michael Harris. Harris ini adalah orang yang pernah menjadi organisator CIO
7
dan di bawah Hoffman yang mengetuai program Marshall Plan di Perancis, Swedia dan
Jerman.
Menurut seorang professor dari Berkeley yang mengenal dia dari dekat, Harris adalah
“seorang yang mempunyai tipe seperti Lovestone, seorang pemimpin buruh yang menjadikan
kegiatan-kegiatan anti komunisnya bersama-sama dengan pemerintah sebagai suatu jabatan”.
Pada tahun 1951, Harris mengenal Soemitro Djojohadikusumo, ia pernah mengadakan survei
Marshall Plan di Indonesia. Sebelum berangkat ke Indonesia, terlebih dulu dia telah
mendapatkan briefing seluas-luasnya dari Delson, promotor Soemitro Djojohadikusumo di
New York, yang juga menjadi penasehat hukum pemerintah Indonesia sejak 1949. Harris tiba
di Jakarta tahun 1955, untuk membuatkan Soemitro Djojohadikusumo program baru untuk
sarjana ekonomi dengan biaya Ford.
Dalam kesempatan ini tugas dipercayakan kepada Universitas Berkeley untuk memberikan
sentuhan profesional dan kehormatan bidang akademis. Tugas pertama dari Team Berkeley ini
adalah untuk mengganti professor-professor Belanda yang dikeluarkan oleh Soekarno, dan
untuk membantu rekan-rekan junior Soemitro Djojohadikusumo di fakultasnya sehingga Ford
dapat mengirim mereka kembali ke Berkeley untuk mendapatkan diploma yang lebih tinggi.
Dalam pada itu di Berkeley sendiri sudah ada Sadli, yang bersama dengan Pauker (orangnya
NET) yang memimpin New Center for South and Southeast Asian Studies (Pusat Studi Asia
Selatan dan Tenggara). Anak didik Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro,
memimpin rombongan pertama yang pergi ke Berkeley.
Sementara warga muda Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sedang belajar ekonomi
Amerika di ruangan-ruangan kuliah di Berkeley, pada saat yang sama para professorprofessor
dari Berkeley dengan giat merombak Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di
Jakarta menjadi sekolah ekonomi, statistik dan administrasi niaga a la Amerika.
Soekarno keberatan. Dalam suatu kuliah tahunan di fakultas, seorang dari anggota tim, Bruce
Glassburner ingat bahwa Soekarno mengeluh. “Yang bisa mereka katakan pada saya hanyalah
‘Schumpeter and Keynes `(teori-teori ekonomi liberal -Pen) sedang waktu saya muda, saya
membaca Marx “ kata Soekarno.
Soekarno boleh menggerutu dan mengeluh, tetapi kalau dia memerlukan segala macam
bantuan pendidikan, dia harus menerima apa yang ia peroleh.
“Ketika Soekarno mengancam akan menghentikan pelajaran ekonomi Barat” kata John
Howard yang lama menjabat direktur dari International Training and Research Program dari
Ford, “Ford mengancam akan menghentikan semua program bantuan, dan hal ini berhasil
merubah sikap Soekarno”.
Staf Berkeley juga turut serta dalam usahanya untuk meminggirkan garis sosialismenya
Sukarno dan politik nasional Indonesia. “Dalam tahun-tahun 1958-1959 kita dapat banyak
tekanan-tekanan untuk merombak kurikulum”, demikian Glassburner. “Kita berusaha
mengakalinya. Kita pakai kata sosialisme sebanyak mungkin dalam judul-judul kuliah, tetapi
yang sebenarnya isinya lain. Kita tetap berusaha untuk memelihara integritas akademis”.
Proyek yang berlangsung 6 tahun dengan biaya US $ 2,500,000. itu, walaupun tidak pernah
dinyatakan, sebenarnya mempunyai tujuan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan oleh John
Howard sendiri, “Menurut Ford ini adalah melatih orang-orang yang akan memimpin negara
(Indonesia) apabila Soekarno sudah tidak memerintah lagi”.
8
Pantainya Soemitro Djojohadikusumo, PSI yang kecil itu, tak bisa diharapkan untuk
mengalahkan Soekarno lewat PEMILU. Tetapi Soemitro Djojohadikusumo merasa, bahwa
PSI akan dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang
mungkin didapat dengan melalui pemungutan suara, yaitu dengan menempatkan orangorangnya
pada jabatan-jabatan yang merupakan kunci dalam pemerintahan”. Demikian
diceritakan oleh Len Doyle, seorang profesor bisnis dari Irlandia, orang yang menjabat ketua
pertama dari proyek itu.
Waktu Soemitro Djojohadikusumo dalam pengasingan, fakultasnya jalan terus. Para
mahasiswanya mengunjungi dia secara diam-diam dalam perjalanannya ke dan dari Amerika
Serikat. Orang-orang Amerika yang berkuasa seperti Harry Goldberg, dan seorang pemimpin
buruh yang juga merangkap kepala program internasional CIA, yaitu Letnan Joy Loverstone,
memelihara hubungan rapat dan mengatur agar semua pesan-pesan Soemitro
Djojohadikusumo sampai kepada orang-orangnya di Indonesia. Tidak ada Dekan yang
ditunjuk untuk mengganti dia di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Soemitro
Djojohadikusumo adalah tetap Dekan “in absentia”.
Bermacam intrik yang non-akademis, hampir-hampir menyebabkan kericuhan di kalangan
professor-professor yang konservatif. Kecuali professor Doyle, “Saya merasakan sebagian
besar kesukaran yang harus saya hadapi mungkin disebabkan karena saya sendiri tidak begitu
yakin terhadap posisi Soemitro Djojohadikusumo, sebagaimana halnya dengan wakil dari
Ford Foundation dan mungkin CIA“ kata Doyle dalam suatu omongan.
Harris mencoba menyuruh Doyle untuk “menyewa 2-3 orang Amerika yang dekat dengan
Soemitro Djojohadikusumo”. Salah seorang dari yang harus disewa itu adalah William
Hollinger, kawan Soemitro Djojohadikusumo dari MIT-Team. Doyle menolak.
“Jelas bahwa Soemitro Djojohadikusumo akan melanjutkan memimpin fakultasnya dari
Singapura”. Tetapi itu ia tidak bekerja dengan cara seperti itu, Doyle berkata, “saya
berpendapat, bahwa universitas seharusnya jangan terlibat dalam apa yang pada hakekatnya
merupakan pemberontakan terhadap pemerintah, meskipun kita bersimpati terhadap penyebab
dan tujuan pemberontakan itu”.
Kegigihan Doyle yang sendirian mempertahankan integritas akademis melawan tekanantekanan
politik yang disalurkan lewat Ford tidak mendapat penghargaan. Meskipun dia di
kirim untuk 2 tahun, tetapi dia sudah dipanggil kembali oleh Berkeley ketika baru bertugas
satu tahun.
Pejabat-pejabat Berkeley dengan hormat mengatakan: “Dia mencoba melaksanakan sesuatu
yang lain. Tidak ada pilihan lain bagi kita, kecuali memanggilnya pulang”. Sebetulnya Harris
lah yang membuatnya demikian. “Menurut saya memang betul-betul ada persoalan antara
Doyle dan fakultas” katanya.
Ralph Anspach, seorang anggota team Berkeley yang mendukung Doyle dan sekarang
mengajar di San Francisco sangat muak terhadap apa yang disaksikannya di Jakarta sehingga
ia tidak mau lagi mengajar ilmu ekonomi terapan.
“Saya merasa bahwa pada akhirnya saya akan merupakan bagian dari politik kekuasaan
Amerika”, katanya, “memasukkan ilmu pengetahuan Amerika, dan sikap serta kebudayaan
Amerika ... menguasai negara-negara lain — dan melakukan ini semua dengan minum-minum
dan dibayar dengan mahal. Saya baru saja keluar dari semua ini”.
9
Doyle dan Anspach adalah merupakan pengecualian. Kebanyakan dari profesor-profesor
menganggap proyek — sebagaimana dimaksud oleh Ford— sebagai permulaan dari
kariernya. Misalnya Glassburner, dia menyatakan: “Ini kesempatan luar biasa untuk saya.
Tiga tahun di sana (Indonesia) telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi
seorang ekonom. Menurut saya – saya telah menjadi ekonom pembangunan, dan saya telah
mengenal Indonesia. Ini membuat perbedaan yang luar biasa dalam karier saya”.
Berkeley mengeluarkan orang-orangnya dari Jakarta pada tahun 1961-1962. Pertentangan
antara perwakilan Ford dan ketua Berkeley seperti perebutan pimpinan atas proyek tersebut,
mengakibatkan cepat berakhirnya proyek tersebut. Yang lebih penting adalah memang para
professor tersebut sudah tidak diperlukan lagi, dan mungkin mereka secara politis menjadi
beban tersendiri. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Soemitro Djojohadikusumo
dengan gelar-gelarnya yang mentereng telah kembali ke Indonesia dan mengambil alih
kembali kendali Universitas.
Team Berkeley telah melaksanakan tugasnya dengan baik. “Jaga semuanya”, kata Glassburner
dengan bangga. “Kita sudah memulainya .... dan dengan uang bantuan Ford Foundation, kita
berhasil mendidik sekitar 40 ahli ekonomi”. Apa yang didapat Universitas dari itu? “Yaa,
uang dan kepuasan telah melaksanakan tugas dengan balik”.
10
BAGIAN II
SEKOLAH UNTUK TENTARA
“Yang mengagumkan adalah bahwa kaum modernis itu
mendapatkan kesempatan yang begitu luas untuk menguasai
keadaan. Mereka mudah masuk, karena rejim militer yang
berkuasa memilih untuk bersekutu dengan kaum intelektual
dan akademisi, berbeda dengan yang lain-lain di dunia”
(Fortune, 1 Juni 1968 )
Pada tahun 1958, Pauker membeberkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh sebagai akibat dari
terisolasinya PSI dari rakyat pemilih dan kegagalan Soemitro Djojohadikusumo untuk
mengadakan pemberontakan-pemberontakan di beberapa pulau, dalam suatu makalah yang
dibaca luas yang berjudul “South East Asia as a Trouble Area in the Next Decade” (Asia
Tenggara sebagai Daerah Bermasalah dalam Dekade Mendatang).
“Partai-partai semacam PSI tidak akan mampu untuk mengadakan kompetisi yang keras
melawan komunisme”, tulisnya. “Komunisme pasti akan menang di Asia Tenggara kecuali
kalau bisa didapatkan kekuasaan yang efektif untuk melawannya.” Ditulisnya, “Kekuatan
untuk melawan yang ‘paling lengkap peralatannya’ adalah para perwira sebagai individu
(oknum) dan Tentara Nasional sebagai struktur keorganisasiannya.”
Dari pengasingannya di Singapura, Soemitro Djojohadikusumo berpendapat, bahwa PSI dan
Masyumi (dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA -Pen) yang telah diserang TNI itu
sebenarnya adalah justru “sekutu yang sejati” dari Tentara. Tanpa mereka, secara politis
Tentara akan terisolasi, katanya.
“Tetapi, untuk melaksanakan persekutuan itu, terlebih dulu rejim Soekarno harus
ditumbangkan”. Sebelumnya Soemitro Djojohadikusumo telah memperingatkan agar
jenderal-jenderal selalu mengadakan pengawasan yang ketat terhadap organisasi-organisasi
tani komunis yang pertumbuhannya makin hari makin kuat. Dalam pada itu para sarjana-Ford,
yang berada di bawah bimbingan Soemitro Djojohadikusumo, sudah mulai mengambil
langkah-langkah untuk mengadakan pendekatan kembali.
Untung bagi Ford dan citra akademisnya, bahwa masih ada satu sekolah lagi, yaitu
SESKOAD, sekolah perwira yang terletak di Bandung, 70 mil sebelah Tenggara Jakarta.
SESKOAD ini adalah merupakan “pusat syaraf TNI”. Di sinilah para Jenderal memutuskan
soal-soal keorganisasian dan politik; di sini pula para perwira senior secara bergiliran “ditatar”
dengan buku-buku petunjuk dan metode-metode yang diambil dari Sekolah Komando di Fort
Leavenworth Kansas - Amerika Serikat.
Pada tahun 1962, sewaktu team Berkeley sudah tidak ada lagi, Sadli, Widjojo Nitisastro, dkk
dari Fakultas Ekonomi, secara teratur pergi ke Bandung untuk memberikan kuliah di
SESKOAD. Frank Miller dari Ford yang menggantikan Harris di Jakarta, menceriterakan
bahwa mereka (Sadli -Widjojo dkk.) memberi pelajaran tentang “aspek-aspek ekonomi dalam
pertahanan”.
Pauker mempunyai ceritera yang lain lagi. Sejak pertengahan tahun 50an, dia cukup mengenal
Staf Jenderal AD. Kesempatan pertama didapatnya dalam suatu tim MIT, dan yang kemudian
dalam perjalanan-perjalanannya untuk RAND. Salah seorang sahabat baiknya adalah Kolonel
Soewarto, deputy komandan SESKOAD. Kol. Soewarto adalah lulusan dari Fort
11
Leavenworth pada tahun 1959. Pada tahun 1962 Pauker mengajak ke RAND. Sewaktu di
RAND, di samping mempelajari “segala sesuatu tentang masalah-masalah Internasional”,
Soewarto juga melihat bagaimana RAND “mengatur para ahli di negara tersebut untuk
dijadikan konsultan”. Menurut Pauker, Soewarto telah kemasukan “ide-ide baru” pada waktu
dia kembali ke Bandung.
“Empat atau lima orang ahli ekonomi dianggap sebagai ilmuwan sosial yang layak ditugaskan
untuk memberikan kuliah dan mempelajari “masalah-masalah politik Indonesia di masa-masa
yang akan datang” di SESKOAD.
Pada hakekatnya “para ahli” ini merupakan penasehat sipil tingkat tinggi bagi militer. Di
SESKOAD mereka digabungkan dengan orang-orang PSI dan Masyumi lainnya yang
merupakan lulusan dari program-program universitas seperti Miriam Budiardjo dari
kelompok belajar-nya Pauker dari MIT, dan Selo Sumardjan dari program Kahin - Cornell,
juga para senior dari ITB, di mana Universitas Kentucky sejak 1957 telah melakukan
“institution building” untuk AID.
Dalam waktu yang singkat para ahli ekonomi ini telah masuk ke dalam komplotan anti
komunisnya para Jenderal dan didukung oleh Soemitro dari pengasingan. Letjen Jani -
Pangad, telah menarik beberapa Jenderal di sekelilingnya untuk menjadi “otak” (brain trust)
para jenderal. Adalah sudah merupakan “rahasia umum”, bahwa Yani dan “brain trust”-nya,
telah mengadakan diskusi tentang rencana cadangan (contingency-planning) guna “mencegah
terjadinya kekacauan apabila Soekarno meninggal dunia secara mendadak”.
Menurut kolonel Willis G. Ethel, yang pada waktu itu menjabat atase pertahanan Amerika
Serikat di Jakarta dan sahabat dekat Yani, sumbangan “mini-RAND”-nya Suwarto, adalah
bahwa “para professor itu akan memberi kursus dalam contingency planning tersebut”.
Kolonel Ethel adalah orang yang dekat dan dipercaya baik oleh Panglima Jani maupun oleh
yang lain-lain yang ada dalam komando tertinggi militer, dia bahkan memperkenalkan mereka
dengan permainan golf.
Sudah tentu yang mereka mengkhawatirkan tentang “mencegah kekacauan”. Mereka
mengkhawatirkan PKI. “Mereka tidak akan membiarkan kaum komunis mengambil alih
kekuasaan negara” kata kolonel Ethel. Di samping itu setiap perwira, kecuali yang berkepala
batu, ataupun penasehat-penasehat, sudah tahu, bahwa dukungan rakyat terhadap Soekarno
dan PKI begitu besar, maka pertumpahan darah akan terjadi, apabila sampai terjadi pertikaian.
Dalam pada itu, lain-lain institut juga bergabung dengan para ekonom dari Ford dalam
mempersiapkan kelompok militer.
Perwira-perwira tinggi Indonesia mulai mengikuti program-program latihan Amerika Serikat
dalam pertengahan tahun 50 an. Pada tahun 1965 kurang lebih 4.000 orang sudah mendapat
pelajaran tentang komando Angkatan Darat dalam skala besar di Leavenworth dan tentang
kontra pemberontakan di Fort Bragg. Sejak tahun 1962, ratusan perwira yang mengunjungi
Harvard dan Siracuse telah memiliki keterampilan untuk memelihara organisasi ekonomi dan
militer yang besar, dengan mendapat segala macam pelatihan mulai dari administrasi niaga
dan manajemen kepegawaian sampai kepada pemotretan dari udara serta pelayaran.
Selanjutnya “Public Safety Program” dari AID di Pilipina dan Malaya melatih serta
melengkapi Brigade Mobile dari kepolisian Indonesia.
Melalui program bantuan Amerika, Angkatan Darat, di samping terus mengembangkan
keahlian dan perspektifnya, juga meningkatkan peranan dan pengaruhnya di bidang politik
dan ekonomi. Berdasarkan hukum darurat yang dinyatakan oleh Soekarno sehubungan
12
dengan adanya pemberontakan di beberapa pulau, Angkatan Darat menjadi sangat berkuasa di
Indonesia. Panglima-panglima Daerah mengambil alih Pemerintahan Propinsi, hal ini tentu
merugikan PKI yang mendapat kemenangan dalam pemilihan anggota DPRD tahun 1957.
Karena takut kalau-kalau PKI menang mutlak dalam pemilu tahun 1959, para jenderal
membujuk Soekarno agar menunda pemilu selama 6 tahun. Kemudian para jenderal ini
dengan cepatnya mengendalikan puncak-puncak kekuasaan “demokrasi terpimpin” di bawah
Soekarno, meningkatkan jumlah kementerian yang dikuasai hingga saat menjelang kudeta
tahun 1965.
Karena bingung melihat keraguan Angkatan Darat mengambil ambil alih seluruh kekuasaan
secara mutlak, para jurnalis menamakannya “kudeta yang merayap (creeping coup d’etat).
Sementara Jenderal Nasution menyebutkan itu sebagai “jalan tengah”.
Angkatan Darat juga bergerak di bidang ekonomi. Hal ini dimulai terlebih dahulu dengan
menguasai “pengendalian pengawasan”, untuk kemudian menduduki kursi-kursi direksi yang
penting dari perusahaan milik Belanda yang dikuasai oleh serikat buruh PKI “untuk rakyat”
ketika diadakan konfrontasi pengembalian Irian Barat pada Republik Indonesia pada tahun
1957.
Walhasil, para Jenderal pada menguasai perkebunan-perkebunan; industri kecil; perusahaanperusahaan
negara minyak dan timah, dan perusahaan-perusahaan eksport-import milik
negara, yang pada tahun 1965 memonopoli pembelian-pembelian pemerintah dan kemudian
meluas hingga penggilingan, pengapalan dan distribusi gula.
Para perwira tinggi yang tidak dilahirkan dalam aristokrasi Indonesia dapat dengan cepat
menempatkan dirinya dan di desa-desa mereka membuat persekutuan (sering melalui
keluarga) dengan para santri-tuan tanah yang menjadi tulang punggung dari partai Masyumi.
Robert Shaplen dari New York Time menulis: “Angkatan Darat dan Polisi jelas menguasai
seluruh aparatur negara”. Willard Hanna dari American University menamakannya sebagai
“suatu bentuk baru pemerintahan -- perusahaan swasta militer”.
Ternyata “aspek ekonomi dari pertahanan” sebagai dimaksud oleh para ahli ekonomi tersebut
di atas mencakup soal yang sangat luas di SESKOAD. Bahkan para professor itu membuatnya
lebih luas lagi dengan juga mempersiapkan haluan ekonomi Indonesia untuk masa setelah
pemerintahan Soekarno.
Walaupun kemenangan-kemenangan yang didapat dalam pemungutan suara di daerah-daerah
seakan-akan ditiadakan dan PKI yang tidak mau memutuskan hubungan dengan Soekarno,
tetap berusaha untuk sedapat mungkin masih dapat menarik keuntungan dari “demokrasi
terpimpin”, dengan mengambil bagian dalam kabinet koalisi bersama-sama dengan tentara.
Pauker menganggap strategi PKI itu sebagai “usaha untuk tetap membuka jalan di parlemen”,
sambil berdaya upaya untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalan “aklamasi”. Itu berarti
membangun prestise PKI sebagai “satu-satunya kekuatan politik dalam negara, yang padu,
bertujuan, berdisiplin, terorganisasi baik dan mampu”, sebagai tempat orang-orang Indonesia
akan berbalik apabila “kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang lain telah gagal”.
Dilihat dari angkanya, komunis terlihat berhasil. Federasi buruh terbesar, organisasi petani,
perkumpulan perempuan dan kelompok pemuda adalah anggota PKI. Pada tahun 1965,
3.000.000 orang Indonesia - sebagian besar di pulau Jawa yang padat - adalah anggota PKI,
dan kira-kira 17.000.000 orang adalah anggota-anggota dari organisasi massa yang tergabung
di dalamnya. Dengan demikian PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Rusia dan
Tiongkok. Pada awal kemerdekaan, anggota partai tersebut hanya 8.000 orang.
13
Pada bulan Desember 1963, Ketua PKI DN Aidit membenarkan “aksi sepihak” yang
dilakukan oleh kaum tani untuk mendesakkan terlaksananya reformasi agraria (land reform)
dan undang-undang bagi hasil yang telah ada, walaupun tuan-tuan tanah tidak memiliki tanahtanah
yang luas. Kurang dari separo dari petani-petani Indonesia, memiliki sendiri tanah
garapannya, dan dari ini semua, sebagian besar memiliki kurang dari 1 acre ( 4356 M2 - Pen).
Soekarno yang melihat bahwa gerakan “aksi sepihak” itu akan membahayakan koalisinya,
berusaha untuk menghentikannya dengan mendirikan pengadilan-pengadilan land-reform,
yang di dalamnya duduk wakil-wakil kaum tani. Akan tetapi di desa-desa, polisi terusmenerus
bentrok dengan petani — dan mengadakan penangkapan besar-besaran. Di beberapa
daerah golongan pemuda santri mulai mengadakan serangan-serangan untuk membunuh para
petani.
Karena Angkatan Darat memegang kekuasaan di sebagian besar daerah, aksi sepihak petani
tersebut ditujukan terhadap kekuasaan AD. Pauker menamakan itu “perjuangan kelas di
pedesaan”, dan menganggap bahwa PKI dengan demikian telah menempatkan diri di “arah
yang berlawanan dengan Angkatan Darat”.
Berbeda dengan komunis Mao sebelum revolusi di Cina, PKI tidak mempunyai Tentara
Merah. Sekali menempuh jalan parlementer, PKI tidak bisa ke luar dari itu. Pada tahun 1962,
pemimpin-pemimpin PKI menuntut agar pemerintahan Soekarno (di mana mereka juga
menjadi menteri-menteri dalam kabinet) membentuk “milisi rakyat” yang terdiri dari
5.000.000 buruh dan 10.000.000 tani bersenjata. Namun kala itu kekuasaan Soekarno sudah
keropos. Angkatan Darat sudah merupakan negara dalam negara. Adalah mereka para tentara,
dan bukan Soekarno atau PKI, yang memegang senjata.
Adu kekuatan terjadi pada bulan September 1965. Pada tanggal 30 malam, tentara, dibawah
komando-komando perwira-perwira menengah yang mempunyai pendapat lain, bersamasama
dengan perwira-perwira dari AURI yang kecil, membunuh Jenderal Yani dan 5 orang
anggota dari “brain trust” SESKOAD. Dengan dipimpin oleh Letkol Untung, para
pemberontak merebut stasiun radio di Jakarta dan paginya menyiarkan bahwa G/30/S yang
mereka lancarkan adalah ditujukan terhadap “Dewan Jenderal” yang mereka nyatakan
disponsori CIA, dan merencanakan untuk mengadakan perebutan kekuasaan 4 hari lagi, yaitu
pada hari Angkatan Perang.
Kudeta preventif Kolonel Untung digagalkan dalam waktu yang sangat singkat. Gerakan ini
jelas tidak mempersiapkan demonstrasi-demonstrasi di jalanan, tidak mengadakan
pemogokan-pemogokan, dan tidak ada perlawanan yang terkoordinir di desa-desa.
Sungguhpun Soekarno, yang mengharap akan dapat mengembalikan imbangan kekuatan
seperti keadaan sebelum kudeta, tidak tegas-tegas menentangnya.
Golongan Untung gagal dalam usahanya untuk membunuh Jenderal Nasution, sedangkan
Jenderal Suharto, rupa-rupanya tidak termasuk dalam daftar mereka. Suharto mengerahkan
para komando terpilih dan unit-unit dari Divisi Siliwangi Jawa Barat, menyerang pasukan
Untung.
Pasukan Untung tidak percaya atas kemampuannya sendiri serta misi yang dibawakannya,
sehingga mereka tidak mengadakan perlawanan sama sekali, waktu Suharto menggiring
mereka dari posisi-posisi kuat yang telah mereka duduki. Kudeta berhasil digagalkan dalam
satu hari.
Pimpinan Angkatan Darat segera menyalahkan terjadinya kudeta tersebut kepada kaum
komunis, pernyataan yang sampai saat ini diikuti oleh pers Barat. Namun tidak adanya sama
14
sekali kegiatan di jalan-jalan dan di desa-desa mengindikasikan tidak adanya keterlibatan
PKI. Banyak ahli-ahli tentang Indonesia bersama-sama dengan Prof. W.F. Wertheim dari
negeri Belanda percaya, bahwa “kudeta Untung sebagaimana dinyatakan oleh pimpinannya -
adalah merupakan masalah intern Angkatan Darat yang mencerminkan adanya keteganganketegangan
yang serius antara perwira-perwira dari Divisi Diponegoro dengan Komando
Tertinggi Angkatan Darat di Jakarta”.
Sebaliknya, kaum kiri, setelah terjadinya pembunuhan massal dan penggulingan Sukarno,
berpendapat bahwa CIA sangat terlibat dalam peristiwa itu.
Memang sudah lama, staf Kedutaan Besar Amerika Serikat sering makan minum bersama
para mahasiswa yang memimpin demonstrasi-demonstrasi untuk menggulingkan Soekarno.
CIA memiliki hubungan yang dekat dengan Angkatan Darat, khususnya dengan Kepala Intel
Achmad Sukendro. Setelah tahun 1958, Sukendro melatih kembali agen-agennya dengan
bantuan Amerika Serikat. Dan pada tahun enam puluhan dia pergi belajar ke Universitas
Pittsburg di Amerika. Di samping itu, baik Sukendro maupun lain-lain anggota Pimpinan
Komando Indonesia juga mengadakan hubungan erat dengan atase-atase militer Kedutaan
Amerika, yang rupanya menjadi penghubung utama Washington dengan Angkatan Darat,
sebelum dan sesudah percobaan kudeta.
Dan melihat keadaan serta sejarah dari para jenderal dengan para sekutu “modernis” serta
penasehat-penasehatnya, adalah jelas, bahwa dalam hal ini baik CIA maupun Pentagon tidak
perlu memainkan peranan lebih, cukup sekadar peran pembantu.
Para professor dapat membantu membuatkan rencana “cadangan” bagi Angkatan Darat, tetapi
tidak da yang meminta mereka melakukan demonstrasi di jalan-jalan dan membuat
“revolusi”. Mereka dapat menyerahkan tugas ini kepada para mahasiswa. Angkatan Darat
tidak mempunyai organisasi massa, oleh karenanya Angkatan Darat sangat bergantung pada
para pelajar dan mahasiswa itu dalam usahanya untuk menumbuhkan kepercayaan serta
dukungan rakyat untuk memelihara kepemimpinan selanjutnya. Para pelajar itulah yang
menuntut dan akhirnya mendapatkan “kepala Soekarno”, dan mereka pulalah yang melakukan
propaganda dan meneriakkan jihad di desa-desa.
Akhir Oktober, Brigjen Syarif Thajeb - seorang yang digembleng di Harvard dan kemudian
menjadi Menteri Perguruan Tinggi (kemudian duta besar untuk AS) mengumpulkan
pemimpin-pemimpin mahasiswa di rumahnya untuk membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI). Banyak di antara pemimpin-pemimpin KAMI adalah mahasiswamahasiswa
lama yang telah kena bujuk oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sebagian dari
mereka telah pergi ke Amerika Serikat dalam rangka American Field Service Exchange
Students (pertukaran pelajar), atau mengadakan perjalanan selama satu tahun dalam rangka
“Foreign Student Leadership Project “ (Proyek Kepemimpinan untuk Pelajar Asing) yang
disponsori oleh National Student Association (Asosiasi Pelajar) Amerika Serikat pada tahuntahun
sewaktu diasuh oleh CIA.
Beberapa bulan sebelum kudeta, Duta Besar Amerika Serikat, Marshall Green tiba di Jakarta.
Kedatangannya bersama reputasinya yang gemilang dalam mendalangi mahasiswamahasiswa
Korea Selatan untuk menggulingkan Presiden Syngman Rhee, membawa desasdesus
bahwa kedatangannya ke Jakarta adalah juga bertujuan untuk berbuat seperti di Korea
Selatan itu. Setelah coup, buku-buku petunjuk untuk mengorganisir para pelajar segera
dibagikan oleh Kedutaan Amerika Serikat kepada para pemimpin KAMI, baik dalam bahasa
Inggris maupun bahasa Korea.
15
Kepemimpinan KAMI yang paling militan datang dari Bandung, karena di ITB untuk selama
10 tahun Universitas Kentucky telah melaksanakan program “pembangunan institusi”-nya
dan juga telah mengirim hampir 500 mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan di Amerika
Serikat.
Mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas utama di Indonesia telah mendapatkan
latihan para militer dari Angkatan Darat dalam rangka suatu program yang disarankan oleh
seorang kolonel ROTC dari Berkeley yang sedang berlibur. Latihan mahasiswa-mahasiswa itu
adalah “dalam rangka menghadapi usaha kaum komunis untuk merebut pemerintahan”, tulis
Harsya W. Bachtiar, seorang ahli sosiologi Indonesia lulusan dari Cornell dan Harvard.
Di Bandung tempat markas Divisi Siliwangi yang terkenal berada, pada bulan-bulan sebelum
kudeta latihan para militer mahasiswa ditingkatkan. Para pemimpin mahasiswa santri
sesumbar menceriterakan pada teman-temannya dari Amerika, bahwa mereka sedang
mengembangkan hubungan-hubungan organisatoris dengan golongan-golongan pemuda Islam
ekstrimis di desa-desa. Golongan-golongan inilah yang kemudian menjadi ujung tombak
pembunuhan massal terhadap pengikut-pengikut PKI dan petani-petani simpatisannya.
Pada pemakaman putri Jenderal Nasution yang menjadi korban salah tembak saat Untung
mengadakan kudeta, Panglima Angkatan Laut Martadinata menyatakan kepada pemimpinpemimpin
mahasiswa santri untuk “menyapu bersih”. Pesannya adalah “bahwa mereka (para
mahasiswa) boleh pergi membersihkan kaum komunis tanpa halangan sedikit pun dari pihak
militer” demikian ditulis John Hughes, koresponden Christian Science Monitor untuk Asia.
“Dengan enaknya mereka (pemimpin-pemimpin pemuda-mahasiswa) itu mengerahkan
pengikut-pengikutnya. Dengan membawa golok, pistol di pinggang dan pentungan di pundak,
mereka berangkat melakukan tugas yang telah lama mereka harapkan itu”. Sebagai permulaan
mereka membakar Kantor Pusat PKI. Ribuan orang PKI dan pendukung Soekarno mereka
tahan di Jakarta. Anggota-anggota Kabinet dan Parlemen di “skors” untuk selamanya, dan
mulailah pembersihan di Departemen-Departemen.
Pada tanggal 17 Oktrober 1965, Kolonel Sarwo Edhi Wibowo memindahkan pasukan
RPKAD-nya (Pasukan “Baret Merah”) ke daerah yang merupakan benteng PKI di Jawa
Tengah, yaitu di sekitar daerah segitiga: Boyolali - Klaten Solo. Kata Hughes, tugasnya
adalah “untuk membasmi jantung Partai Komunis di sana dengan cara apa saja yang
diperlukan”. Setibanya di sana, Sarwo Edhi merasa kekurangan pasukan. “Kita memutuskan
untuk mendorong rakyat sipil anti-komunis agar membantu pekerjaan kita”, katanya kepada
Hughes. “Di Solo kita kumpulkan pemuda-pemuda, golongan Nasionalis maupun Islam. Kita
latih mereka barang dua-tiga hari, kemudian kita kirim mereka untuk membunuhi orang-orang
komunis”.
Dalam pada itu para mahasiswa ITB, yang telah mendapat pelajaran dari Team AID
Kentucky, bagaimana membuat dan mengoperasikan pemancar radio, dimanfaatkan oleh
pasukan elit yang dipimpin Sarwo Edhi tersebut, untuk menbuat unit-unit kecil pemancar
radio (radio-radio amatir) dalam jumlah yang besar dan disebarkan di seluruh pusat-pusat
kekuatan PKI di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beberapa di antaranya mendorong kaum
fanatik setempat untuk berjihad melawan kaum komunis. Kedutaan Besar Amerika Serikat
membantu menyediakan suku cadang dan peralatan yang diperlukan.
Majalah “ Time “ menggambarkan hebatnya penyembelihan di Jawa pada pertengahan bulan
Desember 1965 sebagai berikut :
16
Mahasiswa-mahasiswa dari Bandung dan Jakarta dibawa oleh Angkatan Darat untuk
mengadakan riset tentang jumlah korban yang terbunuh. Laporan mereka tidak pernah
dipublikasikan, tetapi bocoran yang didapat dari orang dalam kepada Frank Palmos,
menyebutkan diperkirakan telah menelan 1.000.000. korban “Di daerah segi tiga” PKI, yaitu
Boyolali, Klaten dan Solo, “hampir sepertiga dari penduduk mati atau hilang” demikian
dilaporkan Palmos. Kebanyakan peninjau membuat perkiraan yang tinggi dan menaksir angka
kematian sekitar tiga ratus sampai lima ratus ribu.
Para pelajar KAMI memegang peran mematikan kota Jakarta dengan demonstrasidemonstrasi
anti Komunis, dan anti Soekarno dipandang perlu. Pada bulan Desember 1965
untuk pertama kalinya Kolonel Sarwo Edhi berpidato di depan rapat KAMI di Jakarta.
Pasukan-pasukan RPKAD membantu KAMI dengan truck, pengeras suara, serta memberikan
perlindungannya. Para demonstran KAMI benar-benar menguasai kota Jakarta sekehendak
hatinya.
“Ide-ide bahwa komunisme adalah musuh rakyat nomor satu, bahwa Tiongkok Komunis
adalah bukan negara sahabat lagi melainkan ancaman bagi keamanan negara, serta korupsi
dan inefisiensi di tingkat atas pemerintahan pusat, disebarluaskan di jalan-jalan di Jakarta”,
kata Harsja Bachtiar, yang hasil penyelidikannya sebagai sarjana merupakan catatan
peristiwa-peristiwa tersebut.
Pemimpin-pemimpin PSI dan Masyumi setelah selesai dididik oleh Ford dan profesorprofesornya
akhirnya tiba kembali pulang. Mereka memberikan saran dan uang kepada para
mahasiswa, sedangkan profesor-profesor yang berorientasi-PSI menjaga “hubungan erat
sebagai penasehat-penasehat” dari para mahasiswa, kemudian membentuk Kesatuan Aksi
Sarjana Indonesia (KASI). Emil Salim, salah seorang ahli ekonomi yang baru saja datang
dengan gelar doktor dari Berkeley, termasuk dalam pimpinan KASI. Ayah Emil Salim adalah
seorang yang telah membersihkan sayap komunis dari dalam organisasi nasionalis terkuat
sebelum perang, dan yang kemudian menjabat Menteri dalam Kabinet Masyumi sebelum
kedaulatan Indonesia diakui.
Pada bulan Januari 1966, para ahli ekonomi tersebut menjadi berita utama dalam media di
Jakarta dengan mengadakan Seminar Ekonomi dan Keuangan di Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia selama satu minggu. Pada prinsipnya seminar ini merupakan.....suatu
demonstrasi (pameran) kerja sama dan solidaritas di antara para anggota KAMI, para
intelektual anti Komunis, dan pimpinan Angkatan Darat. Seminar mendengarkan makalahmakalah
dari Jenderal Nasution, Adam Malik dan tokoh lain-lain yang melawan dan
menentang legitimasi dan kompetensi para elit dibawah pimpinan Presiden Soekarno.
Sebenarnya seminar ini merupakan suatu pengantar dari haluan ekonomi Ford, yang segera
dimasukkan setelah terjadinya kudeta di Jakarta.
Pada bulan Maret, Jenderal Soeharto menghapuskan kekuasaan resmi Soekarno, dan
mengangkat dirinya sebagai Pejabat Presiden. Dia mengajak pejuang politik Adam Malik dan
Sultan Jogya untuk duduk bersama-sama dalam pemerintahan tiga serangkai.
Jenderal-Jenderal yang telah dikenal baik oleh para teknokrat sebagai SESKOAD - Yani dan
brain-trust-nya telah terbunuh semua. Namun dengan bantuan Selo Sumardjan, yaitu seorang
anak murid Kahin, akhirnya para teknokrat berhasil menjadi pembisik bagi Sultan dan
kemudian juga Suharto mempengaruhi bahwa pihak Amerika akan perlu penekanan terhadap
inflasi dan secepatnya akan kembali kepada “ekonomi pasar” (market economy). Pada tanggal
12 April 1967, Sultan mengumumkan suatu pernyataan politik yang sangat penting yaitu
berupa garis besar program ekonomi rejim baru itu – pada kenyataannya merupakan
17
pengumuman tentang kembalinya Indonesia ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut
ditulis oleh Widjojo dan Sadli.
Dalam memerinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja digariskan oleh Sultan itu,
para teknokrat mendapatkan bantuan dari sumber yang memang telah diduga – Amerika
Serikat. Ketika Widjojo kebingungan dalam menyusun rencana stabilisasi ekonomi, AID
mendatangkan David Cole, seorang ekonom dari Harvard yang baru saja menyelesaikan
pembuatan peraturan-peraturan perbankan di Korea Selatan, untuk membantu Widjojo dalam
menyusun rancangan rencana tersebut. Juga Sadli, meskipun sudah mendapatkan gelar doctor,
tetapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedutaan Besar Amerika
Serikat, “Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu Undang-Undang
Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak dari Kedutaan Besar Amerika
Serikat.
“Itu adalah usaha team. Pada waktu itu kita semua, para ekonom Indonesia, ekonom Amerika
Serikat dan AID bekerjasama “, demikian menurut Calvin Cowles, orang AID yang pertama
hadir di sana.
Pada permulaan September 1967, ahli-ahli ekonomi itu telah berhasil menyelesaikan
rancangannya. Dan para jenderal diyakinkan akan manfaat rancangan tersebut. Setelah
seminar singkat di SESKOAD, Soeharto menunjuk kelima orang paling top dari fakultas
ekonomi tersebut sebagai Tim Ahli untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, untuk gagasan
tersebut Frank Miller dari Ford layak mendapat penghargaan.
18
BAGIAN III
HARVARD: SEMUA DIBAWA PULANG

“Kita tidak dapat lagi menggambarkan suatu skenario yang
lebih ideal lagi daripada apa yang telah terjadi. Orang-orang
itu (para ekonom) begitu mudah masuk dalam pemerintahan
dan mengambil alih pimpinan (management) urusan-urusan
ekonomi, dan mereka meminta kita untuk bekerjasama terus
dengan mereka”.
Gus Papanek, President Development
Advisory Service di Harvard.
“Kita menyaksikan kembalinya pandangan pragmatis yang menjadi ciri pokok dari koalisi
PSI-Masyumi pada permulaan tahun 50-an, yaitu pada waktu Soemitro menguasai
permainan”, demikian dijelaskan oleh seorang “insider” yang mendapat posisi sangat baik
pada tahun 1966.
Dalam tahun itu juga (1966) Soemitro Djojohadikusumo secara diam-diam masuk kembali ke
Jakarta. Dia segera membuka kantor konsultasi dagang, sambil menyiapkan diri untuk
menduduki jabatan tinggi. Tidak lama kemudian terjadilah apa yang diharapkan. Begitu
mendapatkan kesanggupan bantuan dari “raja-raja uang international”, rejim jenderal di
Indonesia segera membentuk “Kabinet Pembangunan”.
Pada bulan Juni 1968, Jenderal Suharto secara diam-diam dan mendadak mengadakan reuni
dengan orang-orang binaan Ford, yang di Jakarta terkenal sebagai “Mafia Berkeley” (untuk
merancangkan susunan Kabinet Pembangunan dan badan-badan penting tingkat tinggi
lainnya).
 Sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia Soemitro Djojohadikusumo (Doctor of Philosophy dari Rotterdam).
 Sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk Widjojo
Nitisastro (Doctor of Philosophy dari Berkeley, 1961).
 Sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk Emil Salim
(Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964 ).
 Sebagai Direktur Jenderal Pemasaran dan Perdagangan ditunjuk Subroto (Doctor of
Philosophy dari Harvard, 1964)
 Sebagai Menteri Keuangan ditunjuk Ali Wardhana (Doctor of Philosophy dari
Berkeley, 1962).
 Sebagai Ketua Team Penanaman Modal Asing (P.NIA) dirunjuk Moh. Sadli ( Master
of Science dari MIT, 1956).
 Sebagai Sekjen. Departemen Perindustrian ditunjuk Barli Halim (Master of Business
Administration dari Berkeley, 1959 ).
 Sedang “Koko” Sudjatmoko, yang sebelumnya menjadi penasehat Adam Malik,
diangkat menjadi Duta Besar di Washington.
“Kita merasa, bahwa kita telah cukup melatih diri kita untuk itu, suatu kesempatan bersejarah
yang menentukan jalannya kejadian”, demikian Sadli menyatakan pada reporter Fortune.
Untuk mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, Ford segera melengkapi “orang
Indonesia” (yang telah menduduki jabatan penting tsb.) dengan suatu hadiah “bantuan ahli”
yang berupa suatu tim Pembangunan dari Harvard.
19
Development Advisory Service (DAS) dari Harvard ini adalah suatu kesatuan elite dari kaum
modernis internasional yang dibiayai oleh Ford, yang sudah sejak tahun 1954 membawa
pengaruh Ford kepada badan-badan perancang nasional di Pakistan, Argentina, Liberia,
Columbia, Malaysia dan Ghana.
Secara resmi proyek Harvard - DAS ini di Indonesia baru dimulai pada tanggal 1 Juli 1968.
Tetapi jauh sebelumnya, Kepala DAS — Gus Papanek, telah menanamkan orang-orangnya di
Indonesia. Orang-orang inilah yang bersama-sama Cal Cowles dari AID pada tahun-tahun 50-
an dan 60an mengembalikan “tangan-tangan lama” untuk Indonesia itu. Dengan dibiayai oleh
Ford/ Harvard, David Cole kembali bekerja di Indonesia bersama Widjojo Nitisastro. Leon
Mears, seorang ahli ekonomi pertanian yang sudah pernah mempelajari pemasaran beras di
Indonesia di proyek Berkeley, datang ke Indonesia sebagai staf AID. Dia kemudian menetap
sebagai tenaga dari Harvard. Dalam pada itu, Bill Hollinger, yaitu kawan lama Soemitro
Djojohakusumo dari MIT, pindah dari proyek DAS di Liberia untuk mendampingi Soemitro
Djojohadikusumo di Departemen Perdagangan.
“Orang-orang Harvard adalah penasehat-penasehat”, kata Wakil Direktur DAS, Lister
Gordon, “Sekadar penasehat-penasehat asing yang tidak mengurusi pekerjaan administrasi,
sehingga dengan demikian mempunyai waktu cukup untuk berpikir dan memikirkan gagasangagasan
baru.”
“Mereka bekerja seperti pegawai Pemerintah”, tetapi diatur sedemikian rupa, sehingga tidak
menimbulkan kesan bahwa orang-orang asing itulah yang mengerjakan segalanya. Pernah,
karena didiskreditkan, mereka harus keluar dari Pakistan. “Kita berada di belakang layar ”,
katanya.
Mereka juga berada di belakang layar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Pada musim dingin tahun 1967-1968, berkat adanya panen yang baik dan beras dari “Food for
Peace” Amerika Serikat yang diberikan pada saat-saat yang kritis, telah berhasil menekan
harga dan untuk sementara dapat mendinginkan situasi politik.
Hollinger, orang dari DAS yang pertama muncul, datang pada bulan Maret, dan bekerja
sepenuhnya untuk membantu para teknokrat dalam merencanakan strategi dan rencana
pembangunannya. Dengan kedatangan teknokrat-teknokrat lainnya dari Amerika Serikat,
maka mereka bersama-sama melanjutkan pekerjaan perencanaan tersebut.
“Apakah kita yang menghasilkan ataukah Ford Foundation yang menghasilkan, ataukah
orang-orang Indonesia ?” tanya Cal Cowles dari AID, “Saya tidak tahu “.
Tanpa ramai-ramai, rencana tersebut mulai dilaksanakan pada bulan Januari 1969, dengan
elemen utama mengutamakan penanaman modal asing dan swasembada hasil pertanian.
Rencana itu merupakan “rencana pembangunan Amerika akhir abad ke 20”, yang
kedengarannya sama dengan strategi kolonial Belanda cara pertengahan pada abad ke-19.
(Ingat Etische Politieke - Politik Balas Budi penjajah Belanda dengan program 3 si nya:
irigasi, edukasi dan transmigrasi, dan Opendeur Politieke-nya Penjajah Belanda yang
membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya modal asing imperialisme internasional sesudah
tahun 1850-an). Pada waktu itu (jaman penjajahan Belanda), buruh Indonesia — sering
berfungsi sebagai pekerja rodi— menggantikan modal Belanda dalam pembuatan jalan-jalan
dan penggalian saluran irigasi yang sangat diperlukan oleh perkebunan-perkebunan komersial
untuk kapitalis Belanda.
Dipergunakannya: teknologi pertanian “modern” berhasil meningkatkan produksi padi di
Jawa yang sangat diperlukan untuk mengimbangi meningkatnya jumlah penduduk. Rencana
20
tersebut benar-benar mendatangkan pembaruan industri bagi negeri Belanda, tetapi sebaliknya
hanya mengakibatkan makin meluasnya penderitaan di Indonesia. Sebagaimana halnya
dengan strategi penjajah Belanda, Repelita, yang merupakan hasil kerja kaum terpelajar dari
Ford itu, juga mempergunakan teknologi pertanian “modern” –yang disebut juga “revolusi
hijau” dengan menggunakan bibit unggul padi hibrida— untuk mengimbangi kecepatan
pertumbuhan penduduk di desa-desa dan untuk mencegah terjadinya perubahan yang
“eksplosif” dalam kehidupan sosial, seperti misalnya dalam hubungan antar kelas-kelas sosial.
Walaupun AID pada waktu itu telah membantu proyek Center for South and South East Asian
Studies di Berkeley, dengan maksud untuk mengadakan penggemblengan di perguruan tinggi,
sebagaimana yang sudah dijalankan waktu itu, namun usaha ini tidak membawa hasil. Setelah
diadakan perundingan dengan seorang sosiolog dari Harvard yaitu Harsja Bachtiar, yang
sekarang memimpin lembaga riset di Fakultas dengan bantuan biaya Ford, maka kemudian
proyek tersebut dimaksudkan untuk melatih sosiolog-sosiolog Indonesia guna
“memodernkan” hubungan antara kaum tani dengan kekuasaan Angkatan Darat di seluruh
negeri.
Rencana bidang pertanian ini dilaksanakan oleh team pertanian istimewa dari pemerintah
pusat, yang orang-orangnya pernah dilatih di Institut Pertanian Bogor, dalam program
Universitas Kentucky yang dibiayai AID. Dalam pelaksanaannya dinas-dinas pertanian di
daerah-daerah telah ditetapkan sebagai agen-agen tunggal dalam penjualan bibit serta
pembelian beras, yang menempatkan mereka dalam persekutuan dengan komandankomandan
tentara di daerah —yang sering mengawasi perusahaan pengangkutan beras dan
santri-santri tuan tanah yang peningkatan pendapatannya hanya dipergunakan untuk
menambah kekayaan pribadinya. Para petani merasa berada dalam keadaan tidak berdaya,
akan tetapi apabila mereka berani menentang, mereka akan dinyatakan menghambat program
nasional, antek-antek PKI, dan tentara akan menindaknya.
Menurut observasi professor Belanda, Wertheim, rejim yang berkuasa di Indonesia sekarang
ini “terang-terangan melakukan perjuangan rejimnya sendiri” dalam suatu bentuk perjuangan
yang harus “dimodernisasikan” oleh kaum teknokrat lulusan Harvard.
Ditinjau dari sudut ekonomi, maka yang menjadi masalah pokok sekarang adalah
pengangguran yang semakin meluas di Indonesia, sedangkan dari sudut politik Suharto perlu
melegitimasi kekuasaannya melalui PEMILU. “Apabila Suharto dipilih oleh rakyat, maka ini
akan lebih baik bagi pemerintah, bukan hanya sekadar menghindari kekacauan” demikian
dilaporkan oleh Papanek pada bulan Oktober 1968. Papanek mengatakan bahwa “program
pekerjaan yang betul-betul luas, yang dibiayai oleh impor barang-barang PL 480 yang dijual
dengan harga murah, dapat dengan cepat memberikan keuntungan-keuntungan politis dan
ekonomis di desa-desa”.
Harvard mengusulkan program terbarunya yang disebut “pembangunan pedesaan”, yang akan
memperkokoh kekuasaan komandan-komandan militer di daerah-daerah. Kucuran dana-dana
yang dimaksudkan untuk mengembangkan proyek padat karya, program ini diharapkan dapat
meningkatkan otonomi daerah melalui pemerintah setempat. Uangnya ternyata terutama
mengisi kantong-kantong militer atau untuk suap sehingga mereka tetap menguasai penduduk
sipil. Direktur DAS, Papanek, mengakui, bahwa programnya sebenarnya untuk masyarakat
sipil dalam pengertian yang luas, sebab penguasa-penguasa daerah kebanyakan orang-orang
militer. “Lagipula militer menguasai dua macam tenaga buruh yang sangat banyak dan murah,
dan nyatanya mereka - mereka ini sudah bekerja untuk `pembangunan desa’”.
Tenaga-tenaga tersebut, yang pertama adalah 300.000 orang tentara itu sendiri. Sedang
lainnya adalah 120.000 tahanan politik, yang sampai sekarang masih ditahan dalam rangka
21
pembersihan yang dilakukan oleh militer terhadap orang-orang komunis pada tahun 1965-
1966. Beberapa peninjau memperkirakan, bahwa masih ada lagi tahanan yang jumlahnya dua
kali lipat tahanan tersebut, yang bukan anggota PKI, tetapi Angkatan Darat khawatir mereka
telah menjadi komunis setelah berada di kamp-kamp konsentrasi itu.
Meskipun beras yang berasal dari PL 480 (Food for Peace) melimpah, tetapi tidak ada
sedikitpun yang diberikan pada para tahanan. Karena untuk mereka pemerintah telah
menyediakan uang makan sedikit diatas satu penny setiap harinya (kurang lebih Rp. 5,-).
Sedikitnya dua wartawan telah memberitakan tentang keadaan para tahanan di Sumatra, yang
ditempatkan di tengah-tengah perkebunan karet milik Good Year, di mana mereka sebagai
buruh yang tergabung dalam PKI pernah bekerja sebelum adanya pembunuhan massal.
Sekarang, demikian koresponden-koresponden tersebut, mereka menyadap pohon-pohon itu
dengan upah rendah, yang dibayarkan kepada para penjaga.
Di Jawa Tengah, Angkatan Darat mempekerjakan para tawanan untuk pembuatan dan
perbaikan jalan-jalan serta pekerjaan umumya lainnya. Pada tahun 1968 Professor Herbert
Feith dari Australia diajak berkeliling satu kota di Jawa, di mana para tawanan telah
membangun rumah untuk jaksa, gedung sekolah, Masjid dan yang sedang dibangun waktu itu
ialah gereja Katholik. Diterangkan kepadanya bahwa “Sangat mudah untuk membuat mereka
bekerja, cuma perlu dipaksa sedikit”.
Para jenderal takut untuk mendemobilisir pasukan-pasukan, sebagaimana mereka juga takut
dan tidak mau untuk membebaskan para tawanan. Dalam hubungan ini seorang pegawai
Departemen Luar Negeri menerangkan: “Kita tidak dapat menambah jumlah kaum
penganggur dengan orang-orang yang tahu bagaimana cara menembakkan senjata”. Sebagai
konsekuensinya, maka makin banyak anggota pasukan harus dipekerjakan sebagai tenaga
buruh dalam pembangunan jalan-jalan, yang untuk ini, Pentagon (Departemen Pertahanan
Amerika Serikat ) menyediakan alat-alat berikut penasehat-penasehatnya.
Dijadikannya Penanaman Modal Asing sebagai dasar dari Pelita, di samping merupakan balas
jasa terhadap strategi Ford selama 20 tahun di Indonesia, adalah juga merupakan “periuk
emas” yang harus dijaga oleh “kaum modernis” yang dibayar oleh Ford, baik yang berasal
dari Indonesia maupun yang berasal dari Amerika.
Strategi penjajah Belanda dalam abad 19 mengutamakan pembangunan ekonomi eksport hasil
pertanian. Tetapi orang-orang Amerika sekarang memusatkan perhatiannya pada pengolahan
kekayaan alam, terutama pertambangan.
 Freeport Sulphur membuka pertambangan di Irian Barat.
 International Nickel telah berhasil memperoleh tambang nikel di Sulawesi.
 Alcoa akan mengadakan perundingan untuk mendapatkan sebagian besar tambang
bauxit di Indonesia.
 Dalam pada itu Weyerhaeuser, International Paper, Boise Cascade dan perusahaan -
perusahaan kayu dari Jepang, Korea dan Philipina akan menebangi kayu-kayu di
hutan-hutan rimba di Sumatra, Irian Barat dan Kalimantan.
 Suatu konsorsium dari pengusaha-pengusaha tambang raksasa dari Amerika Serikat
dan Eropa, dengan dipimpin oleh US-Steel akan membuka pertambangan nikel di
Irian Barat. Dua buah lagi lainnya yaitu US-British dan US-Australian, akan membuka
pertambangan timah. Sedang yang ke empat US - New Zealander, berusaha untuk
mendapatkan batubara.
22
 Di samping itu Jepang akan menguras udang, ikan tuna dan mutiara dari lautan
kepulauan Indonesia itu.
Modal Indonesia lainnya yang belum dieksploitasi adalah berupa 120.000.000 orang
penduduk Indonesia itu sendiri, yang merupakan separo dari penduduk Asia Tenggara.
Seorang pengusaha elektronik dari California yang sedang melakukan perakitan di Jakarta
dengan sombongnya mengatakan: “Indonesia sekarang ini merupakan pusat tenaga buruh
perakitan yang terbesar di dunia, yang cakap-cakap dengan upah yang rendah”. Harganya
hanya 10 sen sehari ( kira-kira Rp.37,50 ).
Tetapi hadiah yang terbesar yang sesungguhnya adalah minyak. Pada tahun 1969 terdapat 23
buah perusahaan minyak yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan hasil
eksplorasi, eksploitasi dan menjual minyak yang terdapat di dasar Lautan Jawa dan di lainlain
perairan di pantai-pantai Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19 di antaranya berasal dari
Amerika. Natomas dan Atlantic-Ricfield mendapatkan konsesi minyak seluas 21.000 mil
persegi (kira-kira 5.382.400 HA), di sebelah Timur pulau Jawa. Perusahaan-perusahaan lain
yang telah menandatangani kontrak, melihat nilai sahamnya membubung tinggi bersamaan
dengan meningkatnya persaingan, khususnya setelah adanya penemuan-penemuan baru di
Alaska Utara.
Ford, bagaikan seorang ibu yang terlalu sayang pada anaknya, mensponsori suatu proyek baru
yang dijalankan oleh Berkeley. Proyek baru tersebut diadakan di Fakultas Hukum Universitas
California, dan dimaksudkan untuk “membangun sumberdaya manusia yang diperlukan untuk
menangani perundingan-perundingan dengan investor-investor asing di Indonesia”.
Dalam pada itu, “kekacauan-kekacauan “ di Indonesia sebagai suatu hal yang ingin dicegah
untuk selama-lamanya oleh Ford dan kaum modernis, berpotensi untuk timbul lagi. Pada
akhir 1969, pasukan-pasukan Divisi Siliwangi di Jawa Barat mengumpulkan 5.000 orang desa
- yang nampak keheran-heranan dan ogah-ogahan - dalam suatu latihan militer yang lebih
menunjukkan ketakutan Suharto dibanding “stabilitas politik” di Indonesia. Diumumkan,
bahwa latihan itu adalah merupakan latihan “penguasaan daerah”. Para perwira
memberitahukan pada wartawan, bahwa latihan tersebut akan menggambarkan suatu invasi
imaginer (penyerbuan dalam khayalan) untuk mencegah timbulnya suatu “potensi pilar
kelima” di daerah bekas basis PKI. Tetapi... pada waktu tentara lewat di desa-desa (dalam
rangkaian latihan tersebut) mereka tidak mendapatkan sambutan yang meriah. Demikian
ditulis seorang reporter dari Australia, yang selanjutnya mengatakan: “Bagi orang yang tidak
tahu, maka Divisi Siliwangi (yang sedang latihan tersebut) akan terlihat seperti tentara
pendudukan”.
Pada waktu ini memang tidak ada lagi pembicaraan tentang land-reform maupun tentang
mempersenjatai rakyat. Akan tetapi berdiam diri-nya rakyat itu adalah karena terpaksa.
Di desa-desa bekas basis PKI di Jawa, kini tuan tanah dan para perwira takut keluar malam.
Kalau ada yang keluar, maka kadang-kadang paginya ditemukan dalam keadaan lehernya
terpenggal. “Para jenderal menggerutu tentang adanya ‘PKI malam’”
23
24
Catatan:
1. WIRA, di dalam tulisannya yang berjudul “Pelacuran Intelektual”, telah menuduh
sekelompok “teknokrat” yang mau bekerjasama di bawah kekuasaan Soekarno di
jaman Orde Lama, sebagai telah melakukan “pelacuran intelektual”.
2. Tuduhan itu telah mengancam “kekompakan warga kaum teknokrat”, yang sedang
memegang posisi penting di dalam pemerintahan Orde Baru ini, dan salah-salah bisa
membongkar segala rahasia permainan masa lalu yang dijalankannya.
3. Melihat bahaya itu, Professor Soemitro, sebagai pimpinan dan pemegang peran utama
di dalam warga kaum teknokrat yang oleh David Ransom di sebut sebagai “The
Berkeley Mafia”, telah muncul untuk mengambil seluruh pertanggunganjawaban, dan
berhasil memadamkan polemik heboh Pelacuran Intelektual yang sedang berkecamuk
kala itu.
4. Di dalam tulisan itu, pada pokoknya Professor Soemitro menjelaskan :
a) Adanya tiga bentuk perjuangan kaum Sosialis Kanan (SOSKA )/PSI di bawah
kekuasaan Soekarno, yaitu:
1) Mengadakan perlawanan secara keras dan terbuka, yang bagian ini dia
pimpin sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Professor Soemitro
Djojohadikusumo telah memimpin pemberontakan PRRI, yang bersama
PERMESTA, dan atas bantuan CIA imperialis Amerika, — ingat senjatasenjata
bazooka dan pemboman Allan Pope telah berhasil menguasai 1/6
kekuasaan/ wilayah Republik, meskipun akhirnya bisa dihancurkan oleh
seluruh kekuatan rakyat dan ABRI.
2) Secara terbuka mengadakan penekanan dan perongrongan terhadap
pemerintah dengan menelanjangi terus menerus lewat media massa, segala
keburukan dan kekurangan pemerintah, yang kelompok ini antara lain
ditempuh oleh Muchtar Lubis.
3) Pura-pura menyetujui darn mau duduk dalam lembaga-lembaga
pemerintahan/kekuasaan di bawah Soekarno, dengan tujuan tersembunyi
untuk tetap mempertahankan dan membangun basis, sebagai tempat
penyusunan kekuatan, yang bagian ini antara lain ditempuh oleh Widjojo
Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Sadli dan teknokrat lain yang
bercokol di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
b) Mereka yang dituduh oleh WIRA sebagai telah melakukan Pelacuran
Intelektual, sebenarnya adalah kelompok yang menjalankan tugas dengan
menempuh bentuk ketiga, dan oleh karena itu tidak benar kalau mereka
dituduh sebagai penyeleweng.
c) Dilihat dari segala norma dan langkah yang dijalankan selama itu dan yang
telah disetujui bersama, semua warga kaum teknokrat telah menjalankan
semua tugasnya dengan baik, dan kini telah berhasil memegang peranan
penting di dalam pemerintahan Orba ini.
25
d) Bentuk-bentuk dan isi hubungan yang mereka adakan selama berada di bawah
pemerintahan Soekarno; baik waktu Soemitro Djojohadikusumo masih
memimpin PRRI, maupun setelah dia lari dan berpindah-pindah tempat di luar
negeri adalah sebagai berikut :
1) Di Padang dengan Sadli yang baru datang dari belajar di Amerika,
dibicarakan masalah pembangunan basis-basis kekuatan di dalam negeri,
khususnya di Universitas-Universitas.
2) Di berbagai tempat di luar negeri, dengan secara terpisah-pisah, dengan
para teknokrat anak muridnya yang sedang mampir dalam rangka
berangkat belajar ke luar negeri atau sedang pulang dari belajar di luar
negeri (Amerika Serikat ).
5. Meskipun dalam bentuk yang sangat halus dan samar-samar, dan sudah barang tentu
juga jauh dari lengkap, namun tulisan yang diutarakan oleh Professor Soemitro
Djojohadikusumo tersebut, setidak-tidaknya akan sedikit memperjelas, sejauh mana
kebenaran atau ketidakbenaran artikel David Ransom tentang Mafia Berkeley yang
dikutip ini.
Penyalin.
26
Penjelasan:
Selanjutnya arsip naskah hilang 3) halaman, yang berisi bagian depan dari surat Soemitro
Djojohadikusumo menjawab tulisan WIRA yang menuduh cendekiawan-cendekiawan yang
bekerja di berbagai lembaga pada masa pemerintahan Soekarno, sebagai telah melakukan “
pelacuran intelektual”.
Bagian tulisan surat yang masih tersisa adalah sebagai berikut :
—————————————————————————————————————
—————————————— Pesanan utama yang saya sampaikan pada Sadli, dan
melalui Sadli pada rekan-rekan lain dalam dunia universitas (waktu itu mereka masih
tergolong tenaga-tenaga muda) ialah: Memusatkan segala tenaga dan perhatian pada
mempertahankan Fakultas Ekonomi beserta kelembagaannya sebagai benteng pembinaan
cendikiawan-cendekiawan muda untuk keselamatan hari depan bangsa kita, sambil saya
sendiri memilih medan juang perlawanan terbuka terhadap rejim Soekarno.
Pesanan yang sama saya sampaikan pada rekan-rekan lainnya yang bertemu dengan saya
dalam tahun-tahun yang berikut di luar negeri. (Pemberontakan PRRI/ Permesta dihancurkan
Pemerintah Pusat, dan Soemitro melarikan diri ke luar negeri -Pen). Antara lain saya masih
berkesempatan untuk bertemu dengan saudara Widjojo dalam tahun 1961, sebelum ia kembali
ke Tanah Air. Demikian pula beberapa tahun kemudian dengan saudara Ali Wardhana, dan
beberapa rekan lain, dalam kesempatan tersendiri di berbagai tempat. Betapa mereka
bersama-sama dan masing-masing tetap menepati apa yang dirasa sebagai tugas hidup utama
dalam proses pergolakan masyarakat, telah dapat disaksikan oleh kita semua.
Fakultas Ekonomi dan kelembagaannya adalah di antara lembaga-lembaga pergaulan hidup;
di mana Soekarno, Subandrio dan golongan komunis, sedikitpun tidak berhasil untuk
meletakkan pangkalan-pangkalannya; apalagi merobohkannya. Sesuatu yang wajib
dibanggakan dan dikagumi oleh kita semua. Sungguh berat tantangan dan serangan-serangan
yang terus menerus mereka hadapi. Usaha perongrongan dan penyergapan serta percobaanpercobaan
penguasaan, tak urung dilancarkan dengan berbagai rupa, cara dan jalan oleh
Soekarno, Subandrio dan Aidit.
Saya harya memperingatkan pada kehendak Soekarno untuk menempatkan Semaun sebagai
pimpinan Fakultas: pergulatan sengit dalam Musyawarah Besar Ekonomi tahun 1964, tatkala
justru oknum-oknum yang dijadikan sasaran saudara WIRA, menghadapi serangan frontal
yang dilakukan bersamaan oleh golongan Soekarno; Subandrio, Aidit, Hutomo Supardan,
Sakiman dan lain-lain, serangan-serangan yang secara kontinue yang dilancarkan oleh PKI
melalui rentetan karangan Ny. Cannel Budihardjo. Dalam kesempatan-kesempatan itu - dan
dalam banyak hal lainnya yang tidak kentara keluar kepada masyarakat ramai golongan
oknum-oknum cendekiawan yang bersangkutan selalu secara gesit dapat menangkis dengan
memakai berbagai akal dan cara pula, serangan dan tipu muslihat pihak lawan.
Setelah rejim Soekarno ditumpaskan dengan munculnya Orde Baru, rekan-rekan termaksud
tadi meningkatkan perjuangannya dalam taraf perkembangan yang baru. Sejak 3 tahun lebih
yang berselang ini, mereka telah mempertaruhkan diri secara total dan mutlak dalam mencari
jalan keluar dari kekalutan ekonomi masyarakat yang dihadapi bangsa kita. Perlu ditegaskan,
bahwa kemantapan yang kini terasa dalam keadaan ekonomi keuangan tidak mungkin
tercapai, kalau tidak sudah diletakkan pangkalan-pangkalan landasan oleh rekan-rekan
tersebut selama tiga tahun berselang.
27
Di masa yang sudah, golongan yang menentang Soekarno atas pertimbangan-pertimbangan
dan melihat ruang gerak tertentu, memilih cara-cara yang berikut :
1. mengadakan perlawanan terbuka pada kekuasaan rejim Soekarno, dengan konsekuensi
menghadapi konfrontasi fisik.
2. mengadakan penekanan-penekanan dan perongrongan terhadap rejim Soekarno, dengan
jalan menelanjangi keburukan-keburukan, penyelewengan-penyelewengan, Pengingkaranpengingkaran
terhadap kepentingan rakyat melalui saluran-saluran pendapat umum,
dengan konsekuensi sewaktu-waktu dapat diculik, ditahan dan dipenjarakan.
3. dalam rangka ketataprajaan negara yang dikuasai oleh Soekarno, berikhtiar
mempertahankan pangkalan kelembagaan yang menyediakann ruang gerak untuk
memelihara nilai-nilai tudup, dan kaedah-kaedah yang kita anggap wajar sebagai sendisendi
pokok dalam pergaulan hidup.
Saya sendiri telah memilih jalan untuk mengadakan perlawanan secara keras dan terbuka
dengan menyadari segala konsekuensinya. Beberapa kawan lain, di antaranya Mochtar Lubis,
melakukan perlawanan terbuka pula, dengan menempuh jalan yang ke dua.
Segolongan rekan-rekan cendekiawan di Universitas Indonesia, menempuh jalan yang ke tiga
dan terus mempertahankan cita-cita kita bersama dalam ruang gerak yang tersedia bagi
mereka.
Demikianlah sekedar penjelasan saya, berhubung dengan tulisan saudara WIRA yang
menyangkut beberapa rekan saya tentang siapa saya mengetahui benar peranan-peranan yang
mereka jalankan sejak dahulu hingga sekarang ini.
Jakarta, 28 April 1969
Soemitro Djojohadikusumo







Share this:

ABOUT THE AUTHOR

Hello We are OddThemes, Our name came from the fact that we are UNIQUE. We specialize in designing premium looking fully customizable highly responsive blogger templates. We at OddThemes do carry a philosophy that: Nothing Is Impossible

Poskan Komentar